Massa Tuntut Bupati Hengki Kurniawan Lengser, Ini Janji Asisten Pemda KBB
BANDUNG BARAT, iNews.id - Asisten Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Asep Sehabudin berjanji akan melaporkan semua aspirasi dari pengunjuk rasa kepada Bupati Hengki Kurniawan. Beberapa aspirasi di antaranya berkaitan dengan kinerja pelayanan.
"Mereka menyoroti sisi kinerja dan pelayanan, soal rotasi mutasi dan termasuk soal open bidding sekda. Insya Allah saya akan segera laporkan ke bupati," ucapnya.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa di kantor Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang menuntut Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan mundur dari jabatannya sempat berlangsung panas, Rabu (12/4/2023).
Puluhan massa aksi yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) sempat terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian yang mengadang mereka masuk ke kantor Bupati Bandung Barat.
Bukan hanya itu, massa aksi juga sempat memprovokasi aparat kepolisian dengan melakukan aksi memecahkan botol di kepala salah seorang pendemo hingga mengucurkan darah. Mereka juga menggotong keranda mayat dan sempat melakukan aksi teatrikal dengan bermain debus.
Beberapa pejabat sempat menemui para pengunjuk rasa, antara lain Asisten Pemerintahan Asep Sehabudin, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB, Agustina Piryanti, Kepala Kesbangpol Apung Hadiat Purwoko, dan Kepala Satpol PP Ludi Awaludin.
Ketua LSM Penjara, Andi Halim mengatakan, banyak hal yang menjadi pertanyaan di masyarakat terkait pemerintahan di Pemda KBB. Untuk itu mereka menuntut Bupati Hengki Kurniawan untuk mundur jika tidak segera melakukan perbaikan.
"Hengki Kurniawan tidak mampu memimpin birokrasi yang besar. Banyak persoalan yang dibiarkan berpolemik dan menjadi opini liar, makanya dia harus mundur karena tidak becus memimpin pemerintahan," ucapnya.
Dirinya mempertanyakan kinerja Bupati Hengki Kurniawan karena selalu membuat kebijakan yang berpolemik. Seperti dalam hal melakukan open bidding Sekda KBB, lalu ketika rotasi mutasi pejabat, soal aset daerah, dan masih banyak lagi. Sehingga dirinya dianggap tidak mampu mengelola APBD dan pemerintahan.
"Kami merasa terpanggil untuk mengingatkan kepada Bupati Bandung Barat, OPD serta para anggota DPRD yang mengemban amanah rakyat agar segera berbenah diri untuk memperbaiki kinerja," ujarnya.
Editor: Asep Supiandi