Massa FPP Geruduk Setda Sukabumi, Tuntut Transparansi Pengadaan Alkes di Dinas Kesehatan

SUKABUMI, INews.id - Massa Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP) unjuk rasa di depan kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukabumi, Senin (31/7/2023). Mereka menuntut transparansi proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Sukabumi.

Aksi unjuk rasa tersebut buntut dugaan ada oknum penguasa proyek pengadaan alkes. Pantauan di lokasi, massa FPP bergerak dari Lapangan Cangehgar, Palabubuhanratu. Mereka long march dengan membawa banner dan poster.

Baca Juga

Seren Tahun Kasepuhan Sinaresmi Sukabumi, Mang Saswi Ikut Atraksi Debus

Dalam aksi tersebut diwarnai bakar ban bekas dan orasi oleh kordinator lapangan. Mereka menduga ada pengaruh kuat dari satu individu yang mengendalikan seluruh pengadaan alkes di Kabupaten Sukabumi.

"Dinas kesehatan tidak berdaya dari intervensi seseorang. Apabila terjadi dan terlaksana bahwa anak di kabupaten Sukabumi akan menjadi korban," kata koordinator lapangan aksi Friadi Mahyuzar, Senin (31/7/2023). 

Baca Juga

Sungai Cidahu Mengering, Persawahan di Jampangtengah Sukabumi Terancam Gagal Panen

Friadi Mahyuzar menyatakan, transparansi sangat penting dalam proses pengadaan alat antropometri di Dinkes Kabupaten Sukabumi yang memiliki anggaran mencapai Rp28 miliar.

Baca Juga

HUT ke-78 Kemenkum HAM, Bantuan Sembako Disebar di Palabuhanratu Sukabumi

"Kami Forum Pemuda Palabuhanratu menekankan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Ini yang masih gugur dilaksanakan karena dalam beberapa kali, pertama pada 12 Juni 2023 dan 26 Juli, kami tidak mendapatkan transparansi terkait mekanisme termasuk penentuan pemenang pengadaan alkes ini seperti apa," ujar dia.

Selain itu, Friadi Mahyuzar juga menyuarakan bahwa aturan e-katalog untuk pengadaan antropometrik dengan USGkid yang diterbitkan pada 2023 seharusnya sudah diikuti oleh Dinkes Kabupaten Sukabumi. Namun, diduga ada aturan-aturan yang tidak dipatuhi oleh dinas. 

Baca Juga

Janda Muda Cantik Jadi Bandar Obat Keras Ilegal di Sukabumi, Barang Dikirim Orang Tua

"Sedangkan aturan e-katalog, per 2023 ini, khusus untuk pengadaan antropometrikid dengan USGkid itu ada juklak juknis yang tertuang dalam surat edaran bersama tiga kementerian. Diduga ada aturan yang tidak dipatuhi oleh Dinkes Sukabumii," tutur Friadi Mahyuzar.

Baca Juga

Gegara Tanam Ganja di Rumah, Warga Tipar Sukabumi Ditangkap Polisi 

Sementara itu Kepala Bidang PUK Dinkes Kabupaten Sukabumi Yayat tidak dapat membeberkan informasi publik mengenai pengadaan alkes antropometrik. Dia mengaku hanya mewakili pimpinan yang tak dapat hadir menemui massa FPP.

"Terim kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan aspirasinya. Saya perwakilan dari dinas kesehatan hanya kebetulan hari ini pimpinan lagi ada kegiatan di utara. Pimpinan pa sekdis juga lagi cuti. Mengenai antropometrik, PPK-nya juga lagi ada kegiatan dengan kepala dinas. Untuk pengadaan antropometrik secara langsung saya tidak ada kewenangan," kata Yayat. 

Editor: Agus Warsudi