Komisi VIII DPR Dorong BNPB Rutin Gelar Simulasi sebagai Upaya Mitigasi Bencana
BANDUNG BARAT, iNews.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tugabus Ace Hasan Syadily mendorong penanggulangan bencana dimulai dari mitigasi. Salah satu kegiatan sebagai bentuk mitigasi adalah simulasi peringatan dini bencana.
Penyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR pada acara Gladi Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor, Kamis (3/11/2022), di Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
“Kegiatan gladi sistem peringatan dini yang dilakukan di Desa Cikahuripan ini merupakan satu langkah yang sangat strategis. Saya ingin sekali program-program semacam ini juga berlangsung di daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan bencana yang tinggi,” kata Kang Ace, sapaan akrab Tubagus Ace Hasan Syadzily.
Kang Ace menyatakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan badan yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk menjalankan tujuan bernegara paling utama mencegah dan menanggulangi bencana.
“Kami sangat berharap masyarakat ikut terlibat aktif. Pak kepala desanya, harus sering-sering diadakan simulasi. Kadang-kadang, kalau orang kita ini suka musim-musiman pak. Lagi ingat baru, tapi pas kejadian lupa. Karena itu, salah satu caranya adalah bagaimana kita mendorong agar setiap waktu minimal setahun sekali selalu dilakukan simulasi,” ujar Kang Ace.

Kang Ace menuturkan, Komisi VIII DPR selalu mendorong BNPB agar dalam penanggulanan bencana lebih mengedepankan aspek mitigasi. Upaya pencegahan akan jauh lebih efektif dalam mengurangi dampak bencana.
“Kami sebagai pimpinan Komisi VIII selalu mendorong BNPB memprioritaskan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana,” tutur Kang Ace.
Jauh lebih penting lagi, kata Kang Ace, adalah masyarakat diberikan pengetahuan dan kesadaran tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana. Komisi VIII DPR juga selalu mendorong agar regulasi dan berbagai program di BNPB diarahkan kepada upaya mitigasi bencana itu.
"Bagaimana mendorong peringatan dini dan pencegahan. Yang bisa dicegah ya dicegah. Menurut kami, jauh lebih efisien, murah, dibandingkan kalau misalnya terjadi bencana yang tak terhitung korbannya kalau kita semua sudah menghadapi bencana tersebut,” ucap Ketua DPD Golkar Jabar ini.
Kang Ace menyatakan, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi urusan pemerintah pusat. Peran pemda juga sangat penting, salah satunya melalui pengalokasian anggaran kebencanaan dalam APBD.
"Tugas penanggulangan bencana ini bukan hanya menggantungkan diri kepada pemerintah pusat. Harus ada alokasi dana khusus juga di APBD terkait dengan penaggulangan bencana sehingga proses perencanaan penanggulangan bencana ini bisa tanggung renteng bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” ujar Kang Ace.
Editor: Agus Warsudi