Kisruh Lahan Pasar Panorama Lembang KBB, Pedagang Diminta Tak Resah

BANDUNG BARAT, iNews.id - Pedagang diminta tak perlu khawatir soal kisruh perebutan aset lahan Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Kekhawatiran sempat terjadi menyusul polemik kepemilikan aset lahan antara keluarga ahli waris atas nama Rudi Alamsjah dengan Pemda KBB.

Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Panorama Lembang (P4L), Asep Dadang Kustiman mengaku, sudah mendapatkan penjelasan langsung dari Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan terkait kondisi yang sedang terjadi. Pedagang diminta tidak resah dan tetap berjualan sesuai kontrak hingga 2031.

Baca Juga

Libur Panjang Imlek, Antrian Kendaraan Didominasi Wisatawan di Bandung Barat

"Pedagang lega, karena Bupati Hengki berkeyakinan jika lahan pasar adalah tetap hak milik pemerintah dan berkomitmen mempertahankannya," kata Asep, Senin (23/1/2023).

Hal tersebut menjadi angin segar bagi pedagang yang selama ini sempat khawatir terimbas konflik perebutan aset lahan yang terjadi. Sebab pedagang hanya ingin berusaha dan mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak mau terseret ke dalam sengketa lahan antara ahli waris dan Pemda. 

Baca Juga

Jadi Master Mentor Anak Muda Bandung, Menparekraf Sandi Harap Lahir Karakter Pemimpin

Perwakilan dari PT Bangunbina Persada selaku pengelola Pasar Panorama Lembang, Syahnan Pranata menyebutkan, akan tetap menjalankan tugasnya sesuai perjanjian kerja sama (PKS) dengan Pemda KBB. Yakni selama 15 tahun, terhitung sejak PKS ditandatangani tahun 2016 sampai 2031.

"Bupati sudah menginformasikan ke pedagang tidak boleh resah karena status tanah (pasar) milik pemda. Makanya kami juga tetap berpegang tegug kepada PKS yang dibuat," ujarnya. 

Baca Juga

Menparekraf Latih Pelaku UMKM Citalutug Bandung, Digembleng Go Internasional

Seperti diketahui kasus hukum status tanah Pasar Panorama Lembang yang bergulir sejak 2016 tersebut, muncul setelah Rudi Alamsjah ahli waris Adiwarta melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung (PNBLB) dengan nomor perkara 155/PDT/G/2016. Namun pihak penggugat kalah di PNBLB kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung.

Di Pengadilan Tinggi hasilnya dimenangkan pihak penggugat. Karena itulah Pemda KBB selaku pihak tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan kembali dimenangkan oleh Pemda KBB. Namun di tingkat PK lagi-lagi dimenangkan oleh ahli waris Adiwarta, hanya saja hingga kini belum dapat dilakukan eksekusi. 

Editor: Asep Supiandi