Kelola PI dan Non-PI 10 Persen Blok ONWJ, Migas Hulu Jabar Raup Rp262 Miliar

BANDUNG, iNews.id - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Migas Hulu Jabar (MUJ) sukses meraup pendapatan sebesar Rp262 miliar dari pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen Blok Offshore North West Java (ONWJ) selama 2020. Total pendapatan yang diraih MUJ tersebut, berasal dari pengelolaan PI 10 persen Blok ONWJ dan non-PI 10 persen Blok ONWJ.

Direktur MUJ, Begin Troys mengatakan, MUJ menjadi pioner dalam pengelolaan PI 10 persen Blok ONWJ berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016.

Baca Juga

Mobil Penuh Emas dan Berlian di Subang Viral di Sosmed

Pengembangan usaha dilakukan setelah MUJ mendapatkan suntikan modal sebesar Rp35 miliar dari pemilik saham, yakni Pemprov Jabar. "Dalam angka, MUJ secara inhouse meraih pendapatan Rp262 miliar sepanjang 2020. Terdiri dari pendapatan PI Rp201 miliar dan non-PI Rp61 miliar," kata Begin dalam keterangan resmi, Jumat (5/3/2021).

Pengembangan usaha dalam bisnis PI 10 persen Blok ONWJ, ujar Begin, dikelola oleh anak perusahaannya, yakni PT MUJ ONWJ, sedangkan pengembangan bisnis lain non-PI dilakukan PT Energi Negeri Mandiri (ENM).

Baca Juga

Megaproyek PLTP Patuha 2 Dimulai, Topang Pasokan Listrik Jawa-Bali

PT MUJ mengelola secara profesional pendapatan yang diperoleh dari PI 10% Blok ONW untuk mendukung kegiatan jasa penunjang migas dan energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE).

Baca Juga

Rumah Deret 1 Tamansari Bandung Ditarget Mulai Dihuni Tahun Ini

Dalam pengembangan bisnisnya, MUJ sudah memberikan layanan ketenagalistrikan diesel rotary uninterruptible power supply (DRUPS) 10 MVA untuk mendukung operasional industri sektor hulu migas milik Pertamina EP Asset 5, di Tanjung, Kalimantan Selatan.
 
Selanjutnya, pengadaan 4 unit mobile rig 550 HP bersama PT Petrodrill Manufaktur Indonesia (Petrodril) yang memiliki workshop di Dawuan, Purwakarta untuk kebutuhan hulu migas.
 
MUJ juga mengukuhkan usaha di bidang EBTKE melalui sinergitas bersama BUMD PT Tirta Gemah Ripah atau Tirta Jabar dengan melakukan kerja sama pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Cirompang di Kabupaten Garut unruk meningkatkan kapasitas produksi listrik di wilayah Garut Selatan.

Baca Juga

Viral Video Lucu, di Tangan Bapak Ini Botol Bisa Bicara Bahasa Sunda

"Setelah kami menjalankan beberapa usaha pada 2020 di tengah tantangan pandemi, kini kami ingin kembali ‘lari’ dan menatap optimistis beberapa pengembangan usaha di luar PI pada tahun 2021," ujarnya.

Menurut Begin, keberhasilan pihaknya dalam mengelola PI 10% Blok ONWJ bukan datang tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang bersama pemegang saham, yakni Pemprov Jabar selama 2,5 tahun. Setelah melalui proses panjang tesebut, MUJ baru mendapatkan pendapatan PI persen Blok ONWJ mulai 2017 lalu.

Baca Juga

Gubernur Ridwan Kamil Giveaway 10 Rumah dan Motor untuk Pahlawan Covid

"Kami mengelola dengan 56 karyawan. Dari pengelolaan PI 10% Blok ONWH, bisnis kami bisa mendorong kenaikan pendapatan pada 2020 sebesar 2 persen, targetnya ini akan terus naik," ucap Begin.

Dengan keberhasilan yang diperoleh MUJ, kata Begin, pihaknya terbuka dan selalu siap memberi masukan dan berbagi pengalaman pada daerah lain yang tengah mendorong proses realisasi PI 10 persen, seperti yang dilakukan Pemprov Riau di Blok Siak, Riau. "Bagi MUJ merupakan kehormatan bisa sharing berbagi pengalaman pada daerah lain," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Indra Agus Lukman mengakui, pihaknya melakukan studi banding ke MUJ dalam rangka mematangkan rencana Riau mendapatkan PI dari Blok Siak. 

Di Indonesia, kata Iddra, baru dua daerah yang sudah mendapatkan PI 10 persen migas yakni, Provinsi Jabar dan Kalimantan. "Kami belajar ke Jawa Barat bagaimana pengelolaan (PI 10 persen) ke depan," kata Indra dalam keterangan resminya, Kamis (4/3/2021).

Indra mengakui, untuk urusan peraturan dan perhitungan, pihaknya tidak memiliki masalah, namun urusan PI dikelola secara baik dan melahirkan bisnis di luar PI seperti yang dilakukan MUJ menurutnya layak dijadikan contoh. "Seperti bagaimana membesarkan BUMD dari awalnya hanya mendapatkan PI sekian hingga berkembang ke usaha yang lain," ujarnya.

Pemprov Riau, ujar Indra, sudah memiliki dua BUMD yang berperan sebagai kontraktor kontrak kerja sama (K3S) SPR Langgak dan PT Bumi Siak Pusako (BSP) yang mengelola Blok CCP. Menurutnya, pengalaman dua BUMD tersebut sejauh ini hanya menjadi kotraktor K3S.

"Untuk PI memang sama-sama dulu  (dengan Jabar) dulu saat offshore itu kewenangan mutlak provinsi tinggal share ke kabupaten/kota. Kalau di daratan, dia harus ikut dulu, harus berkumpul dulu para bupatinya, tercecer ini lama, jadi otomatis kami harus belajar dari yang lebih dulu," ucap Indra.
 
Dari 10 kabupaten di Riau, imbuhnya, hanya dua kabupaten yang tidak mendapatkan pendapatan dari pengelolaan blok migas karena tidak dilewati reservoir (cadangan minyak). 

PI Blok Siak sendiri, kata Indra, mencakup empat kabupaten. Namun, dia mengakui bahwa pemahaman kabupaten/kota tentang PI masih mengacu pada ketentuan terdahulu dimana daerah bisa ikut terlibat asal mengucurkan dana penyertaan atau modal. "Sekarang tidak perlu modal tapi diwadahi provinsi, itu yang harus diselaraskan," kata Indra.

Dia menambahkan, Pemprov Riau kini tinggal menunggu eksekusi PI dari pemerintah pusat. Suruh persyaratan yang harus dipenuhi pun sudah diserahkan kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). "Adapun seluruh persyaratan sudah ada di meja SKK Migas," ujarnya.

Editor: Agus Warsudi