Kejati Jabar Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Revitalisasi Waduk Darma Kuningan

BANDUNG, iNews.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar diminta mengusut dugaan korupsi dalam proyek revitalisasi Waduk Darma, Kabupaten Kuningan. Dugaan korupsi yang diduga terjadi dalam proyek itu diperkirakan merugikan negara miliaran rupiah.

Diketahui, saat ini, Pemprov Jabar sedang melaksanakan revitalisasi tahap dua di Waduk Darma Kabupaten Kuningan. Anggaran yang digelontorkan untuk membiaya proyek itu mencapai Rp40 miliar.

Baca Juga

Cabuli 5 Bocah SD, Guru di Cilimus Kuningan Ditangkap Polisi

Revitalisasi lanjutan Waduk Darma itu menyasar beberapa titik. Seperti area permainan anak dan warung-warung di objek wisata tersebut. Selan itu, pembangunan masjid, gedung serbaguna, dan kantor pengelola.

Pegiat antikorupsi Jawa Barat yang tergabung dalam Pergerakan Aktivis Nusantara Agus Satria mengatakan, berdasarkan hasil investigasi dan temuan di lapangan, diduga kuat telah terjadi kerugian negara mencapai miliaran rupiah dalam proses revitalisasi Waduk Darma tahun anggaran 2021 lalu itu.

Baca Juga

Pasutri di Kuningan Hidup Bersama Ular Besar, Jadi Teman Main Balita

Pergerakan Aktivis Nusantara, kata Agus Satria, telah mengumpulkan data-data dan dokumen yang menunjukkan dugaan praktik korupsi berjamaah yang dilakukan oknum pejabat Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi Jawa Barat. 

Baca Juga

Ponpes Al Amin Kuningan Dapat Bantuan Material untuk Perluasan Masjid dari SDG Jabar

“Modusnya dengan cara membayar lahan fiktif dengan dalih untuk kepentingan revitalisasi waduk. Kami mendapatkan dokumen LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK bahwa proyek ini sarat korupsi dan harus diusut tuntas,” kata Agus Satria, Sabtu (11/2/2023).

Agus Satria menyatakan, modus pembelian lahan warga fiktif itu dilakukan oknum pejabat DSDA Provinsi Jawa Barat dengan menitipkan anggaran kepada kontraktor pelaksana proyek revitalisasi Waduk Darma.

Baca Juga

Polisi Tangkap Dukun Cabul di Kuningan, 5 Kali Cabuli Gadis SMA 

“Padahal faktanya, tidak pernah ada pembayaran lahan milik masyarakat (dalam proyek itu). Ini kejahatan luar biasa. Selain fiktif tidak ada pembayaran, kami juga melihat dananya di-mark up (digelembungkan),” ujar Agus Satria.

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, tutur Agus Satria, Pergerakan Aktivis Nusantara menemukan banyak kejanggalan dalam proyek revitalisasi Waduk Darma di bawah koordinasi DSDA Provinsi Jawa Barat. 

Baca Juga

Viral Preman Kuningan Tantang Polisi Adu Ilmu Kanuragan, Netizen Heboh

Selain pengadaan lahan fiktif, terdapat dugaan kelebihan bayar oleh Pemprov Jabar kepada kontraktor. “Total kerugian negara sementara yang sudah kami hitung, sudah mencapai lebih dari Rp3 miliar. Angka pastinya kami masih hitung,” tutur Agus Satria.

Selain itu, kata Agus, kualitas pekerjaan kontraktor pun jauh dari memuaskan. Anggaran yang digelontorkan tidak sebanding dengan kualitas pekerjaan akibat anggaran banyak "disunat" (dikorupsi).

Agus Satria mengatakan, dugaan kerugian negara ini muncul sejak awal saat dalam tahapan perencanaan oleh konsultan manajemen perencanaan. Pasalnya, tenaga ahli yang diusulkan konsultan tidak sesua bidang keahliannya.

Hal ini terjadi karena sebenernya konsultan perencana konstruksi tidak mampu secara teknis. Sebab, mereka meminjam bendera perusahaan lain.

“Karena itu, kami meminta aparat penegak hukum terutama Kejati Jabar harus turun untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Waduk Darma. Kami dalam waktu dekat akan membuat laporan pidana dugaan korupsi ini," ucap Agus Satria. 

Sementara Kepala DSDA Provinsi Jabar belum memberikan penjelasan hingga berita ini diturunkan. Begitu pun dengan Kepala UPTD Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung Hendi susilo dan PPK Sukaryono ST. Mereka sulit dihubungi.

Editor: Agus Warsudi