Jelang Ajaran Baru, Pemkab Karawang Larang Sekolah Pungut Biaya dan Paksa Orang Tua Beli Buku

Nilakusuma · Kamis, 27 Mei 2021 - 15:36:00 WIB
Jelang Ajaran Baru, Pemkab Karawang Larang Sekolah Pungut Biaya dan Paksa Orang Tua Beli Buku
Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepuloh saat membuka seminar Batasan Pungutan Liar yang digelar Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI), Kamis (28/5/2021). (Foto: iNews.id/Nilakusuma)

KARAWANG, iNews.id - Menjelang tahun ajaran baru, sekolah di Karawang dilarang melakukan berbagai pungutan atau memaksa orang tua siswa membeli buku seperti LKS (lembar kerja siswa). Pemkab Karawang akan menindak tegas sekolah yang terbukti melakukan pungutan dengan alasan apapun. 

Apalagi dalam situasi Covid-19 saat ini, orang tua siswa tidak boleh dibebani dengan biaya sekolah yang tinggi.

"Kami minta pihak sekolah tidak asal memungut biaya kepada orang tua siswa seperti pembelian buku LKS misalnya. Itu masuk dalam kategori pungli dan tidak boleh dilakukan oleh sekolah. Kasihan masyarakat jika untuk menyekolahkan anak menjadi beban berat buat mereka. Makanya pihak sekolah tidak boleh melakukan pengutan," kata Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepuloh saat membuka seminar 'Batasan Pungutan Liar' yang digelar Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI), Kamis (28/5/2021).

Menurut Aep, setiap kali masuk tahun ajaran baru selalu saja pihak orang tua mengeluhkan adanya pungutan dari sekolah. Dalam beberapa kasus Pemkab Karawang masih memberikan toleransi seperti pengadaan pakaian seragam olahraga misalnya. Namun untuk hal lain seperti pembelian buku LKS sebaiknya ditiadakan. 

"Kami ingin sekolah bisa melaksanakan keinginan kita. Tadinya semua kepala sekolah mau kita kumpulkan, tapi karena masih Covid-19 ya perwakilannya saja," kata Aep.

Aep mengatakan, pemerintah  Kabupaten Karawang telah menganggarkan biaya melalui APBD untuk dunia pendidikan sebesar 30 persen. Seluruh biaya operasional pendidikan sudah masuk dalam anggaran APBD. 

"Jadi sekolah tidak seharusnya meminta biaya tambahan dari orang tua atau siswa itu sendiri," ujarnya.

Selain itu, lanjut Aep, Karawang memiliki program beasiswa Karawang Cerdas untuk siswa SMA, SMK, MA dan mahasiswa sebesar Rp30 miliar. Jumlah itu untuk  siswa SMA Rp1,2 juta per tahun dan mahasiswa Rp12 juta per tahun. Kemudian ada tambahan penghasilan untuk seluruh guru baik PNS maupun honorer. Guru PNS Rp500.000 per bulan. Guru honorer disesuaikan dengan masa kerja mulai dari Rp400.000 dan Rp1 juta serta pendapatan dari kepala sekolah Rp1 juta. 

"Itu membuktikan kita concern dengan dunia pendidikan," katanya.

Menurut Aep, keberadaan Forum Masyarakat Anti Pungutan Liar (MAPI) diharapkan bisa memberikan sosialisasi kepada para guru dan kepala sekolah agar saat mengambil kebijakan tidak salah langkah, yang bisa menyebabkan kebijakan tersebut tersandung oleh hukum.

"Kadang guru dan kepala sekolah sering dilema ketika membuat kebijakan soal anggaran pendidikan di sekolahnya. Ke depan pemda akan bekerjasama dengan MAPI  Jawa Barat terkait pemberantasan pungli daerah," katanya.   

Editor : Asep Supiandi