Gabungan LSM dan Ormas Bakal Kepung Kejari Karawang Besok, Tuntut Kajari Dicopot

KARAWANG, iNews.id - Gabungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) bakal mengepung Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, besok, Jumat (8/12/23). Dalam aksi yang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi, para aktivis mendesak Kepala Kejari (Kajari) Karawang dicopot dari jabatannya.

Mereka menilai penanganan korupsi di Karawang buruk. Menurut aktivis, Kajari Karawang Syaifullah yang telah menjabat 10 bulan, tidak serius sehingga tidak ada penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Karawang. 

Baca Juga

36 Penyandang Disabilitas Diterima Kerja di Perusahaan, Bupati Karawang Terharu

Jika sampai akhir tahun ini tidak ada penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Karawang, aktivis LSM dan ormas mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mencopot Kepala Kejari Karawang.

Ketua Forum Karawang Bersatu Asep Irawan mengatakan, sejak Syaifullah menjabat Kepala Kejari Karawang pada Februari 2023, tidak ada penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Karawang. Padahal masyarakat sering membuat laporan dan pengaduan kasus korupsi yang diduga terjadi di lingkungan Pemkab Karawang. 

Baca Juga

Tipu 139 Calon Sekuriti, 2 Pria Paruh Baya di Karawang Ditangkap Polisi

"Laporan pengaduan dugaan korupsi banyak yang masuk. Penanggilan terhadap sejumlah orang juga untuk dimita keterangan sudah dilakukan. Tapi hasilnya tidak ada karena hilang begitu saja penganannya. Atas dasar itu kami dari Forum Karawang Bersatu Jumat besok akan unjuk rasa di kantor Kejari," kata Asep Irawan, Kamis (7/12/23).

Baca Juga

Aep Syaepuloh Dilantik Jadi Bupati Karawang, Iip Hidajat Kuningan dan Ida Wahida Wali Kota Banjar

Menurut Asep Irawan, sejumlah kasus besar yang sedang ditangani Kejari Karawang tidak ada kejelasan. Padahal masyarakat mempertanyakan. Seperti kasus dugaan korupsi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan PT Pupuk Kujang. 

Padahal kedua kasus tersebut sempat menjadi perhatian masyarakat. "Kok tiba-tiba kasus yang sedang ditangani hilang begitu saja tanpa ada kabar. Boleh dong kami menduga-duga ada apa ini," ujar Asep Irawan.

Baca Juga

Kecelakaan di Karawang, Truk Kontainer Tabrak Musala dan 2 Rumah Warga

Asep Irawan juga mengingatkan proyek Pemkab Karawang yang bernilai ratusan miliar rupiah bermasalah padahal sudah mendapat pendampingan hukum dari Kejari Karawang. Padahal tujuan pendampingan hukum agar pekerjaan proyek sesuai dengan aturan. 

"Kami jadi curiga itu pendampingan dari Kejari Karawang malah membuat pelaksana proyek berani melanggar hukum. Karena proyek yang mendapat pendampingan Kejari Karawang semua bermasalah secara hukum tapi kok aman-aman saja," tutur dia.

Baca Juga

150 Orang di Karawang Tertipu Yayasan Penyalur Tenaga Kerja, Korban Lapor Polisi

Asep Irawan kembali memberi contoh dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rengasdengklok yang akhirnya gagal lelang. Padahal saat dilakukan lelang mendapat pendampingan Kejari Karawang tapi malah bermasalah. 

"Pembangunan RSUD Rengasdengklok senilai Rp 250 miliar gagal lelang itu kan mendapat pendampingan. Belum lagi pembanguan gedung Pemda II yang sampai sekarang masih belum layak," ucap Asep Irawan.

Sementara itu, Kepala Seksi Inteljen Kejari Karawang Rudi Iskonjaya membenarkan rencana unjuk rasa LSM dan ormas di kantor Kejari Karawang besok. Dia berharap unjuk rasa tetap kondusif dan tidak mengganggu ketertiban umum. "Iya saya sudah mendengar dan mengetahui rencana aksi tersebut. Silahkan saja itu hak mereka," kata Kasi Intelijen Kejari Karawang.

Editor: Agus Warsudi