DPW PKS Jabar Tolak Penundaan Pemilu 2024, Haru Suandharu: Apa Urgensinya?

BANDUNG, iNews.id - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat menolak wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. PKS Jabar menilai penundaan pemilu tak ada urgensinya.

Ketua DPW PKS Jabar Haru Suandharu mengatakan, selain tidak ada urgensi, penundaan Pemilu 2024 juga melanggar kesepakatan konstitusi yang tertuang dalam undang-undang bahwa pemilu akan dilaksanakan setiap lima tahun dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan dilaksanakan pada 2024.

Baca Juga

Penundaan Pemilu Untungkan Kandidat Capres yang Elektabilitasnya Rendah

“Saya kira sebagai sebuah usulan, kami harus menghargai hal itu. Tetapi tentu saja usulan ini harus sesuai konstitusi bahwa kita sudah sepakat dalam bentuk undang-undang bahwa pemilu akan dilaksanakan secara serentak pada 2024 mendatang,” kata Kang Haru, sapaan akrab Haru Suandharu kepada wartawan, Kamis (3/3/2022).

Baca Juga

Ada Wacana Penundaan Pemilu, Golkar Tetap Fokus Menangkan Capres Airlangga di 2024

Kang Haru yang juga menjabat Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar ini menyatakan, pemerintah harus konsisten terhadap konstitusi dan kesepakatan yang telah ditentukan oleh Undang–Undang Dasar 1945.

“Konstitusi kita memerintahkan agar pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Apabila Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tidak di pilih dalam Pemilu 2024, sesungguhnya mereka telah kehilangan legistimasi di hadapan konstitusi. Ini saya kira sangat berbahaya,” ujar Kang Haru.

Baca Juga

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pengamat Politik Unpad: Usulan Itu Absurd

Sependapat dengan pandangan Prof Yusril Ihza Mahendra, tutur Ketua DPW PKS Jabar, bahwa tidak ada celah lembaga manapun yang mampu menunda Pemilu 2024.

Baca Juga

Pengamat Politik UB Nilai Usulan Penundaan Pemilu 2024 Sarat Kepentingan

“Saya sangat sependapat dengan hal itu (Yusril Ihza Mahendra). Karena itu, daripada mengembangkan wacana untuk memundurkan pemilu alias memperpanjang masa jabatan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, sebaiknya fokus bersiap menghadapi Pemilu 2024,” tuturnya.

Adapun alasan pemilu ditunda akibat dampak pandemi, kata Kang Haru, bukan alasan tepat. Sebab, tidak ada yang tahu sampai kapan pandemi akan berlangsung dan berakhir.

Baca Juga

Respons Wacana Penundaan Pemilu 2024, Prabowo Nyatakan Hormati Konstitusi

Sementara di sisi lain, pemerintah menyampaikan bahwa perekonomian baik baik saja. "Sehingga sudah tidak ada alasan lagi untuk pemilu. Kenapa harus ditunda?” ucap Kang Haru.

Editor: Agus Warsudi