Ditolak Hakim, Warga Eks Dolly Akan Kembali Layangkan Gugatan

Ihya Ulumuddin ยท Senin, 03 September 2018 - 20:12 WIB
Ditolak Hakim, Warga Eks Dolly Akan Kembali Layangkan Gugatan
Puluhan warga dari elemen KOPI dan FPL berunjuk rasa di PN Surabaya, Senin (3/9/2018). (Foto: iNews.id/Ihya Ulumuddin).

SURABAYA, iNews.id - Putusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur (Jatim) atas gugatan class action tak membuat para pemohon menyerah. Kelompok yang mengatasnamakan Komunitas Pemuda Indonesia (KOPI)  dan Front Pekerja Lokalisasi (FPL) Dolly mengaku akan melengkapi berkas dan kembali melayangkan gugatan.

Salah satu kuasa hukum KOPI dan FPL Dolly, Felix Danggur mengatakan pihaknya menerima putusan PN dengan lapang dada namun akan kembali menggugat setelah mempersiapkan seluruh berkas. "Hakim menyatakan seharusnya gugatan ini merupakan gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 90 hari sejak perkara, kan tidak bisa. Gugatan ini dinyatakan tidak lengkap, maka kami akan berupaya melengkapi," katanya, Senin (3/9/2018)

Seperti diketahui, gugatan class action berisi tuntutan ganti rugi hak sumber ekonomi warga Jarak Dolly yang terdampak penutupan lokalisasi prostitusi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, pada periode awal kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini, 2014 silam.

KOPI dan FPL Dolly menggugat dua pihak, yakni Tri Rismaharini dan Kepala Satpol PP Surabaya Irfan Widyanto, dengan tuntutan ganti rugi untuk warga terdampak yang mencapai Rp240 miliar. Gugatan tersebut diajukan ke PN Surabaya sekitar dua bulan lalu.

Ketua Majelis Hakim PN Medan Dwi Winarko kemudian memutuskan, gugatan class action oleh warga eks Dolly tidak sah karena belum melengkapi tata cara atau mekanisme pendistribusian ganti kerugian yang dituntut dari Pemkot Surabaya.

Sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (class action), tuntutan ganti rugi harus memuat usulan mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian untuk seluruh anggota kelompok.

Sementara itu koordinator kelompok KOPI dan FPL yang biasa dipanggil Pokemon mengatakan, ditolaknya gugatan class action hanyalah akal-akalan majelis hakim yang sudah terpengaruh oleh pihak luar.

"Ini bukti kegagalan hukum di Indonesia. Ada pihak luar yang mempengaruhi keputusan pengadilan negeri. Kami ini hanya memperjuangkan hak warga Jarak-Dolly yang terdampak penutupan, yang sampai saat ini tidak tersentuh revitalisasi ekonomi," ujarnya.

Pokemon membenarkan revitalisasi ekonomi pascapenutupan lokalisasi prostitusi Jarak-Dolly sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya terhadap pekerja seks komersial (PSK) dan mucikari. Tetapi dia mengklaim, masih ada elemen masyarakat yang tidak tersentuh.

"Kami di sini memperjuangkan nasib SPG (sales promotion girl)  rumah musik, tukang parkir, dan PKL (pedagang kaki lima) di eks lokalisasi Jarak-Dolly yang lapangan pekerjaannya hilang, sementara UKM yang dibentuk oleh Pemkot di Wisma Barbara itu hanya kamuflase, coba lihat apa ada kegiatan di sana kalau tidak ada kunjungan dari luar," Katanya.

Pokemon mengklaim, warga yang tergabung dalam KOPI dan FPL, 90 persen di antaranya merupakan warga Jalan Jarak yang ber KTP setempat. Hanya 10 persen saja yang merupakan warga luar Jalan Jarak.

"Kalau kami tidak memiliki rumah di situ, memang benar. Tapi para tukang parkir, PKL, dan SPG rumah musik di Jalan Jarak memiliki KTP beralamat tinggal di Jalan Jarak. Dan kami tidak bermaksud membuka lagi prostitusi di Jarak Dolly," ujarnya.


Editor : Muhammad Saiful Hadi