Dianggap Menyimpang, PWNU Jabar Desak Pemerintah Tindak Tegas Al Zaytun dan Tokohnya 

INDRAMAYU, iNews.id - Pengurus Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat merekomendasikan kepada pemerintah untuk menindak tegas Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun. Rekomendasi itu disampaikan lantaran Al Zaytun dianggap telah menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.

Polemik dipicu adanya indikasi sejumlah ajaran di ponpes yang berlokasi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, tersebut menyimpang dan sesat.

Baca Juga

Pasang Selang Tak Sempura, Tabung Elpiji Meledak Sambar IRT di Sukabumi

Ketua PWNU Jawa Barat, KH Juhadi Muhammad, mengatakan, rekomendasi itu berdasarkan hasil kajian ilmiah Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat yang dilaksanakan di Ponpes Hidayatut Tholibin, Kabupaten Indramayu, Jumat (16/6/2023) kemarin.

KH Juhadi menuturkan, adapun rekomendasi yang dimaksud antara lain, meminta pemerintah agar menindak tegas Ma'had Al Zaytun dan tokohnya atas segala penyimpangan yang telah terbukti berdasarkan kajian ilmiah LBM PWNU Jawa Barat.

Baca Juga

Jalur Jatiwangi-Ligung Majalengka Banyak Berlubang, Sering Dilintasi Mobil Besar

Kemudian, lanjut dia, kepada para stakeholder agar memproteksi masyarakat dari bahaya penyimpangan yang dilakukan Ma'had Al Zaytun.

"Kami meminta masyarakat agar tetap tenang dan menyerahkan penindakan atas polemik yang terjadi kepada pihak yang berwenang atau kepada pemerintah," kata KH Juhadi, Jumat (16/6/2023).

Baca Juga

Ribuan Ikan Air Tawar Mati di Bendugan Cibuaya Majalengka, Diduga akibat Kekeringan

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris LBM PWNU Jawa Barat, Afif Yahya. Bahwasanya Pimpinan Ma'had Al Zaytun Panji Gumilang sering kali mengeluarkan statemen kontroversial perihal keagamaan.

Karenanya, Afif Yahya meminta pemerintah harus menyikapi permasalahan yang ditimbulkan Al Zaytun tersebut secara serius agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan.

"Masyarakat resah, apalagi belakangan ini Panji Gumilang sering kali mengeluarkan statemen kontroversial. Pemerintah harus menyikapi serius supaya tidak berkepanjangan," ujar dia.

Editor: Asep Supiandi