Dear Honorer Pemda KBB Sabar, Bupati Hengki Sedang Cari Solusi Terbaik

BANDUNG BARAT, iNews.id - Aksi mogok kerja 56 pegawai honorer di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat (KBB), mendapat perhatian serius dari pelaksana tugas (plt) Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi honorer di Pemda KBB, Hengki sedang mencari solusi terbaik.

"Saya sempat dapat direct message (DM) oleh masyarakat lantaran ada kejadian itu. Makanya saya langsung telepon kepala disdukcapil untuk meminta agar pelayanan administrasi kependudukan jangan sampai terhambat," kata plt Bupati Bandung Barat, Kamis (18/8/2022).

Baca Juga

Ketidakhamonisan Plt Bupati dan Ketua KONI KBB harus Diakhiri, Jangan Ada Ego Sektoral

Hengki Kurniawan menyatakan, berdasarkan informasi yang diterima, ada kekhawatiran dari para honorer atas nasib mereka. Karena itu, Hengki mencoba mencarikan solusi terbaik bagi honorer dengan membentuk satgas terdiri dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB dan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

"Nanti akan dilakukan pendataan berapa jumlah TKK di masing-masing OPD, sehingga bisa menjadi dasar untuk mendistribusikan TKK yang jumlahnya banyak ke OPD yang kurang. Sehingga tidak ada pekerjaan yang keteter akibat tidak ada personel," ujar Hengki Kurniawan.

Baca Juga

Forum KIM Ditantang Tangkal Hoaks untuk Bangun Iklim Investasi di KBB

Sedangkan terkait solusi penggajian ke depan, Bupati Bandung Barat menuturkan, tengah dilakukan diskusi dengan sejumlah pihak. Sebab harus diakui gaji para honorer membebani APBD karena nilainya cukup besar. Sehingga ke depan akan coba dilakukan efesiensi agar tidak terlalu membebani anggaran daerah.

Baca Juga

Aktivitas Tambang Merajalela Ancam Sumber Mata Air 2 Desa di Cipatat KBB

"Ke depan kami ingin TKK ini ada solusi. Apakah nanti ada kebijakan outsourcing atau seperti apa, karena memang SDM TKK di KBB ini sangat dibutuhkan," tutur Bupati Bandung Barat.

Hengki Kurniawan meminta para honorer bersabar karena belum tahu skema dari pemerintah pusat seperti apa. Berdasarkan keputusan pemerintah pusat, pada November 2023 sudah tidak ada lagi pegawai honorer di pemda.

Baca Juga

Pabrik Peleburan Logam di Padalarang KBB Pemicu Polusi Udara Diminta Berhenti Produksi

"Itu berlaku secara nasional dan bukan hanya di Pemda KBB. Nasib TKK seperti apa nantinya, kita sedang menunggu dan mudah-mudahan yang terbaik untuk KBB," ucap Hengki Kurniawan.

Editor: Agus Warsudi