Data Ganda, Pemkot Bogor Tangguhkan Pencairan Bantuan Bagi 10.000 Warga

Furqon Munawar ยท Jumat, 29 Mei 2020 - 01:02 WIB
Data Ganda, Pemkot Bogor Tangguhkan Pencairan Bantuan Bagi 10.000 Warga
Mensos Juliari P Batubara didampingi Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachiem saat memantau langsung penyaluran dana bantuan sosial. (Foto: iNews/Furqon)

BOGOR, iNews.id – Sebanyak 10.000 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial di Kota Bogor belum menerima dana bantuan sosial dari pemerintah. Penyebabnya, banyak data penerima manfaat yang ganda.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, dari total kuota sebanyak 23.000 warga penerima manfaat bantuan sosial, saat ini tersisa 10.000 yang belum menerima bantuan.

Jumlah sisa tersebut, hingga saat ini masih dalam tahapan penyortiran. Sebab, di lapangan banyak ditemukan penerima ganda atau dua orang penerima bantuan dalam satu keluarga.

"Dari total kuota 23.000 KPM itu masih tersisa sekitar 10.000 warga penerima manfaat bansos dari pemerintah yang belum tersalurkan," kata Dedie saat mendampingi Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara saat memantau penyaluran dana bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi corona (Covid-19) di Kelurahan Cilendek Barat, Kota Bogor, Kamis (28/5/2020).

Dia mengungkapkan, banyak temuan di lapangan bahwa penerima manfaat dari bansos yang tidak tepat sasar. “Oleh karena itu, ke depan kami akan terus melakukan filter penerima bantuan sosial agar tepat sasaran,” ucapnya.

Menurut Mensos, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih konsisten menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan penyaluran bantuan sosial.

"Kita tidak ingin, mentang-mentang ini kegiatan penyaluran bansos terlihat berkerumun. Kita lihat bersama, Pemkot Bogor sudah baik sekali lantaran bisa mengatur antrian warga yang terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan sosial ini," katanya.

Saat ini, sedikitnya ada 575 warga terdampak Covid-19 yang antre bergiliran di Kelurahan Cilendek Timur. Mereka semua, terdata di Kementerian Sosial sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Mensos Juliari P Batubara meminta seluruh pemerintah daerah tetap konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19 pada saat pendistribusian bantuan sosial.

"Tugas saya ke lapangan setiap hari untuk memastikan kegiatan penyaluran dana bantuan sosial bagi warga terdampak telah sesuai dengan harapan dan tetap menjalankan protokol kesehatan," ujar Juliari P Batubara.


Editor : Kastolani Marzuki