Cegah Korupsi, PDAM Tirtawening Gandeng Kejari Awasi Proyek Strategis

Yogi Pasha ยท Rabu, 07 Maret 2018 - 16:11 WIB
Cegah Korupsi, PDAM Tirtawening Gandeng Kejari Awasi Proyek Strategis
Dirut PDAM Tirtawening, Sonny Salimi, menyerahkan piagam penghargaan kepada Ketua TP4D Kejari Bandung Yudhi Kurniawan di Kantor PDAM Tirtawening, Kota Bandung, Rabu (7/3/2018). (Foto: iNews.id/Yogi Pasha)

BANDUNG, iNews.id – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Bandung menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung untuk mengawasi setiap proyek strategis yang dikerjakan. Kerjasama dengan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) ini sebagai upaya menghindari terjadinya tindak pindana korupsi di lingkup PDAM.

Direktur Umum PDAM Tirtawening Kota Bandung, Sonny Salimi mengatakan, kerjasama antara PDAM dengan Kejari Bandung dalam melakukan pendampingan TP4D sudah dilakukan sejak 2017. Salah satu proyek yang mendapatkan pendampingan adalah pembangunan Masjid Maaimmaskuub seluas 566 meter persegi yang berada di lingkungan Kantor PDAM.

Sonny menyebutkan, pihaknya akan terus melibatkan tim TP4D selama 2018, sebab PDAM akan melakukan sejumlah pembangunan infrastruktur strategis yang menggunakan anggaran miliaran rupiah. Sedikitnya ada dua proyek strategis yang akan dibangun hingga akhir 2018. 

"Sesuai dengan arahan dan instruksi dari Kejagung serta PDAM sendiri yang belum percaya diri jika tidak didampingi TP4D. Sebab, yang namanya pengadaan barang dan jasa itu dalam pelaksanaannya selalu saja ada permasalahan. Nah, kami tidak ingin ditemukan pelanggaran," kata Sonny usai menyerahkan piagam penghargaan kepada Ketua Tim TP4D Kejari Kota Bandung di Kantor PDAM Tirtawening, Rabu (7/3/2018).

Sementara itu, Kasie Intel Kejari Bandung, Yudhi Kurnia yang juga menjabat sebagai Ketua TP4D mengapresiasi langkah yang dilakukan PDAM Tirtawening.Menurutnya, proses TP4D memang sangat rawan terjadi pelanggaran terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa. Misalnya disaat proses pelelangan yang diikuti perusahan yang masuk dalam daftar hitam. Artinya, perusahaan itu tidak online atau perusahaan yang istilahnya pinjam bendera.

"Nah, perusahaan-perusahaan seperti ini yang akan kami cek langsung di lapangan. Kami akan lakukan langkah prefentif dan memberikan warning jika ada potensi yang merugikan," ujar dia.


Editor : Himas Puspito Putra