Bupati Sukabumi Kesal Siswa SMA Tak Ikut Upacara Kesaktian Pancasila, Ini Kata KCD Jabar 

SUKABUMI, iNews.id - Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Jawa Barat, Lima Faudiamar, mengaku tak ada undangan terkait upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Sukabumi. Imbasnya siswa SMA tidak ikut serta dalam upacara itu. 

Lima Faudiamar menjelaskan bahwa sebelumnya pihak sekolah menunggu undangan resmi dari Setda Kabupaten Sukabumi, seperti yang dilakukan pada upacara-upacara besar lainnya, semisal peringatan 17 Agustus. 

Baca Juga

Suporter Ricuh Usai Pertandingan Sepak Bola KNPI Cup Majalengka, 1 Orang Dibacok

"Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan Pak Bupati terkait tidak hadirnya siswa atau siswi SMA di upacara hari kesaktian pancasila. Di sisi lain dari pihak sekolah juga menunggu undangan untuk mengerahkan siswa dan siswi," ucap Lima Faudiamar, Senin (2/10/2023). 

Untuk tanggal 1 Oktober, kata Lima Faudiamar, undangan tersebut belum diterima. Namun dia memberikan jaminan bahwa kejadian ini tidak akan terulang di masa mendatang.

Baca Juga

Sampah Menggunung di Pantai Cibutun Sukabumi, DLH: Perlu Alat Berat

Sebelumnya, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, menyampaikan kekecewaannya terkait ketidakhadiran siswa dan siswi SMA dalam upacara Hari Kesakstian Pancasila. Marwan Hamami menyoroti perbedaan tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah yang mungkin menjadi penyebabnya.

"Disayangkan. Ini yang datang tuh anak-anak kecil SMP yang memang perlu juga. Anak-anak SMA ke mana ini yang tentunya apakah gak diundang? Apakah hari Minggu? Inilah akibat dari persoalan tanggung jawab pendidikan yang diatur oleh pemerintah pusat yang tidak nyambung," kata Bupati Sukabumi, Minggu (1/10/2023). 

Baca Juga

Ini Dugaan Penyebab Kebakaran di Area BIJB Kertajati Majalengka

Dia menegaskan pentingnya keterlibatan SMA dalam peringatan Hari Kesakstian Pancasila sebagai momen penting untuk menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara yang diakui. Namun, dia mengungkapkan bahwa banyak siswa SMA tidak hadir dalam acara tersebut.

Bupati Sukabumi juga mencatat bahwa aturan perubahan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan telah menyebabkan perbedaan dalam tanggung jawab antara berbagai tingkat pendidikan, termasuk SMA, SMP, dan SD. Hal ini menyebabkan kepala sekolah SMA merasa tidak berkewajiban untuk mengikuti upacara seperti Hari Kesaktian Pancasila.

"Saya contohkan, waktu saya masih jadi Ka Kwarcab, SMA, SMK masih di bawah pengendalian dinas pendidikan itu kepala sekolah sekolah SMK SMA itu ketika kegiatan Pramuka itu konsen. Ketika saya datang pun sebagai Ka kwarcab bukan sebagai wakil bupati atau bupati mereka luar biasa. Hari ini anda bisa lihat, cek ke SMA, SMK itu seperti mereka pura-pura tidak mau menerima pimpinan daerah, karena merasa tanggung jawabnya ada di provinsi," ujar dia.

Dia mengatakan, pihaknya sudah meminta tidak ada lagi perbedaaan pengawasan jenjang SMA SMK SMP SD. Kalau perguruan tinggi tidaklah masalah. "Paling penting anak-anak yang perlu didoktrin ideologi pancasila itu SMA, SMP itu," tutur Marwan Hamami.

Editor: Asep Supiandi