Bandung Hattrick WDP, Pengamat: Hanya soal Waktu Raih Predikat WTP

Yogi Pasha ยท Kamis, 31 Mei 2018 - 20:25 WIB
Bandung Hattrick WDP, Pengamat: Hanya soal Waktu Raih Predikat WTP
Ilustrasi. (Foto: Sindonews.com)

BANDUNG, iNews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Keuangan Daerah (LKPD) tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat ini menjadi yang ketiga kali diraih secara berturut-turut. Opini BPK merupakan salah satu indikator good governance.

Kendati demikian, secara umum kualitas laporan LKPD Kota Bandung dinilai sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Predikat WDP tidak mempengaruhi penilaian wajar dari BPK Perwakilan Jawa Barat (Jabar).

Pakar kebijakan publik Yogi Suprayogi Sugandi menilai, WDP hanyalah sebuah predikat yg diberikan pada satu institusi pemerintah untuk laporan keuangan. Oleh karenanya, tidak pas jika keberhasilan kepememimpinan hanya diukur dengan capaian WDP tersebut.

"Jika pemimpin disebut gagal karena laporan keuangan Kota Bandung cuma meraih WDP, itu agak sulit diukur. Karena masalah yang dihadapi Kota Bandung untuk meraih WTP, sangat kompleks," kata Ketua Pusat Studi Reformasi Birokrasi dan Local Governance, Universitas Padjadjaran (Unpad), Kamis (31/5/2018).

Sejatinya, prestasi Kota Bandung di bawah Ridwan Kamil tidak semata-mata hanya dilihat dari raihan wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan. Ukuran penilaian tata kelola pemerintahan banyak. Kota Bandung sudah punya banyak prestasi, bahkan beberapa di antaranya menjadi percontohan nasional.

Selain itu, opini WDP hanya salah satu dari banyak apresiasi laporan keuangan yang diberikan oleh lembaga pemerintah. Di sisi lain, Kota Bandung tahun 2017 juga mendapat predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi (SAKIP) predikat A dari Kementerian Pendayagunaan dan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Ini menandakan reformasi birokrasi di Pemkot Bandung insya Allah sudah berjalan dengan baik," ujarnya.

Yogi menegaskan, raihan WTP untuk Kota Bandung sebenarnya hanyalah soal waktu. Setidaknya dalam amatannya, proses untuk memperbaiki dan meraih predikat tersebut sudah pada jalurnya. "Ini hanya masalah waktu saja. Toh banyak juga sekarang kepala daerah dapat predikat WTP tapi malah ditangkap KPK, kan tidak bagus juga. Justru penguatnya ada pada capaian penghargaan yang diraih Kota Bandung untuk tata kelola pemerintahan yang baik," tuturnya.

Diketahui, tahun 2016 lalu aset tetap Kota Bandung menyisakan masalah senilai Rp2,28 trilyun. Berlanjut 2017, jumlah itu menurun menjadi Rp1,12 trilyun. Demikian halnya dengan utang Jangka Pendek. Tahun 2016 terdapat utang mencapai Rp122 miliar, yang berkurang menjadi Rp5 miliar pada tahun 2017.


Editor : Donald Karouw