Atalia Praratya Soroti Satu Kelas SMA Diisi 50 Siswa: Tidak Ideal dan Tak Manusiawi!

CIMAHI, iNews.id - Anggota DPR Komisi VIII Atalia Praratya melontarkan kritik tajam terhadap kondisi kelas di sejumlah SMA negeri yang menampung hingga 50 siswa. Dia menilai sistem tersebut tidak hanya jauh dari ideal, tetapi juga tak manusiawi.

“Saya menyaksikan bahwa 25 orang satu kelas itu adalah sangat manusiawi. Paling banyak 36 itu sudah berdasarkan kajian aturan kementerian, kalau 50 terlalu padat,” ujar Atalia saat mengunjungi Sekolah Rakyat di Sentra Abiyoso, Cimahi, Kamis (31/7/2025).

Baca Juga

Data CKG Sekolah Rakyat: Banyak Anak Indonesia Alami Masalah Gigi

Menurut politikus Partai Golkar ini, pembelajaran dalam kelas yang terlalu penuh berisiko menurunkan kualitas pendidikan dan berdampak negatif pada kenyamanan serta kondisi psikologis siswa. Ruang yang sempit dan penuh akan menyulitkan mereka untuk fokus belajar.

“Bagaimana belajarnya, terus belum gerahnya, belum aktivitasnya,” ujar istri dari Ridwan Kamil tersebut.

Baca Juga

Alasan Menkes Sasar Anak Sekolah di Program Cek Kesehatan Gratis

Atalia juga menyampaikan empatinya kepada para guru yang harus menangani puluhan siswa sekaligus dalam satu kelas. Menurutnya, beban tersebut terlalu berat, terutama karena para siswa berada dalam masa remaja yang membutuhkan perhatian lebih.

"Bayangkan ngurus anak yang 25 itu saja repot, apalagi ini dua kali lipat dan di usia mereka yang masih remaja. Tolonglah dipikirkan bukan urusan kuantitas tapi kualitas," katanya.

Baca Juga

Daftar 12 Sekolah Lokasi Cek Kesehatan Gratis untuk Anak, Tak Cuma di Jakarta!

Dia meminta pihak sekolah umum agar lebih reflektif dan tidak merasa sistem pendidikan mereka sudah sempurna. Evaluasi dan pembandingan dengan sistem alternatif dinilai penting untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Baca Juga

53,8 Juta Anak Sekolah Bakal Jalani Cek Kesehatan Gratis, Ini Faktanya!

Sebagai perbandingan, Atalia menyinggung kondisi Sekolah Rakyat di Kota Cimahi, SRMA 08 yang menjadi satu-satunya lembaga pendidikan berbasis Sentra milik Kementerian Sosial di wilayah tersebut. Dia menyebut sekolah tersebut sebagai “ruang kehidupan” dengan pendekatan lebih manusiawi.

“Siswa di Sekolah Rakyat mendapatkan hak dasar secara utuh. Ini sebagai bukti kehadiran negara untuk memangkas jalur kemiskinan dan memberi ruang tumbuh kembang bagi anak yang kerap tak punya tempat di sistem pendidikan formal,” ucapnya.