Anggaran Tukin di KBB Rp12 Miliar Belum Dicairkan, Ribuan ASN Resah 

BANDUNG BARAT, iNews.id - Anggaran tunjangan kinerja (tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum juga cair. Kondisi tersebut membuat para ASN resah.

"Komponen gaji ke-13 itu adalah gaji pokok dan tunjangan kinerja sebesar 50 pesen. Tapi untuk tukin sampai sekarang belum dibayarkan," kata salah seorang ASN yang minta namanya tidak disebutkan, Jumat (16/6/2023).

Baca Juga

Hilangkan Kesan Gersang, Kawasan Sudirman Bandung Bakal Ditata

Dia membandingkan, di daerah lain gaji ke-13 dan tukin sudah dibayarkan secara bersamaan. Tukin itu hak bagi ASN yang mestinya bisa dicairkan tepat waktu. Jangan sampai telat dicairkan karena sudah diharapkan akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.

"Awalnya saya mau pakai gaji ke-13 berikut tukin ini untuk kebutuhan, tapi ternyata sampai sekarang belum terima," katanya. 

Baca Juga

Pasang Selang Tak Sempura, Tabung Elpiji Meledak Sambar IRT di Sukabumi

Aturan soal gaji ke-13 tertuang dalam Perbup Nomor 16 tahun 2023. Di pasal 3 dan 4 sudah dijelaskan aturan soal pemberian gaji ke-13, yang besarnya sesuai dengan pangkat, status ASN, dan jangka waktu kerja si penerima gaji. 

Berdasarkan informasi yang beredar gaji ke-13 yang harus diberikan untuk ASN di lingkungan Pemda KBB jumlahnya mencapai sekitar Rp22-25 miliar.

Baca Juga

Ribuan Ikan Air Tawar Mati di Bendugan Cibuaya Majalengka, Diduga akibat Kekeringan

Dikonfirmasi terkait hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda), KBB, Ade Zakir mengakui jika Pemda KBB belum membayarkan tukin yang besarannya 50 persen. Kondisi itu terjadi akibat kondisi keuangan daerah tidak normal karena  pendapatan asli Daerah (PAD) yang tak sesuai dengan target perencanaan. 

"Tukin belum turun karena keuangan KBB belum normal, tapi pasti akan dibayarkan meski belum bisa dipastikan kapan," ucapnya.

Pihaknya masih akan melihat dulu potensi pendapatan daerah, jika sudah stabil dan di kas daerah uangnya ada maka akan segera dicairkan. Saat ini sedang dilakukan penghematan anggaran dari kegiatan atau kontrak yang tidak masuk skala prioritas, sebab untuk tukin butuh anggaran sekitar Rp12 miliar.

"Perlu pengendalian pelaksanaan kegiatan di luar belanja yang bersumber dari DAK Fisik, DBHCHT dan Bantuan Keuangan. Jadi tukin hanya tertunda saja, karena sekarang lebih ke pencairan untuk kegiatan darurat saja," ujarnya. 

Editor: Asep Supiandi