ACT Disorot, Penerima Manfaat di KBB Mengaku Tak Tahu Dana Bantuan dari Mana

BANDUNG BARAT, iNews.id - Ramainya dugaan persoalan yang sedang mendera lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) saat ini, mendapatkan perhatian dan tanggapan di daerah. Termasuk salah satunya di Kabupaten Bandung Barat (KBB), di mana lembaga ini sempat eksis dan berkali-kali menggelar bantuan sosial.

ACT di KBB pernah memiliki perwakilan kantor di kawasan Padalarang, namun saat ini sudah tidak aktif. Lembaga ini pun pernah memberikan bantuan sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 bersama Pemda KBB. 

Baca Juga

Waduh, 56 Persen Remaja di Bawah Umur Kota Bandung Diduga Pernah Berhubungan Intim 

Salah satu penerima manfaat program sumur bor air bersih dari ACT, yakni Yayasan Nurul Mukhtariyah di Sindangkerta, KBB, mengaku tidak tahu sumber dana yang digelontorkan dari ACT. Pihaknya hanya sebagai penerima manfaat dari bantuan yang diberikan. 

"Mereka yang menanyakan butuh bantuan apa, jadi kami hanya mengusulkan setelah mereka menyampaikan akan memberikan bantuan. Jadi kami ini sebagai penerima manfaat saja," kata Ketua Yayasan Nurul Mukhtariyah, Saiful Rachman.

Baca Juga

Anggota Koperasi di Sukabumi Akan Lapor Ke Jokowi agar Uang Miliaran Kembali

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), KBB, Soeryaman Effendi mengaku telah mendengar dan mengakomodir perkembangan informasi yang muncul. Seperti sebelumnya soal Khilafatul Muslimin, Mata Elang, dan saat ini yang sedang ramai disorot soal ACT. 

"Informasi itu sudah mendengar, tapi kan mewenangan kita terbatas terlebih itu lembaga eksternal (pemda). Jadi hanya mengakomodir saja kalau ada informasi yang masuk," ucapnya, Senin (4/7/2022).

Baca Juga

Heboh, Koperasi di Sukabumi Dituntut Kembalikan Uang Anggota Rp100 Miliar 

Pihaknya memastikan jika lembaga ACT tidak terdaftar atau teregistrasi secara resmi di Bakesbangpol KBB. Itu diketahui berdasarkan dari hasil verifikasi terbaru yang telah dilakukan pihaknya kepada ormas, LSM, dan lembaga kemasyarakatan lainnya di KBB. Padahal semestinya mereka juga melampirkan pemberitahuan soal keberadaanya di KBB.

"Berdasarkan verifikasi terbaru yang dilakukan Bakesbangpol KBB, hanya ada 211 ormas, LSM, dan lembaga lainnya, yang terdaftar secara resmi di kami. Untuk ACT itu tidak teregister secara resmi di kami," ucapnya. 

Editor: Asep Supiandi