2 Bulan Jelang Penentuan Capres, Guru Besar Unpad: Tidak Ada Gejolak Politik

BANDUNG, iNews.id - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Muradi menilai kondisi politik nasional diprediksi tidak ada gejolak. Situasi Sosial, politik, dan ekonomi hingga 2 bulan sebelum penetapan capres cenderung stabil. 

Prof Muradi mengatakan, berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, menunjukan tidak akan muncul masalah genting pada kontestasi politik, baik Pilpres dan Pilkada 2024.

Baca Juga

Suhu Terendah Kota Bandung 15 Derajat Celcius, BMKG Sebut Ini Penyebabnya

"Menjelang 2 bulan penetapan capres atau cawapres tidak ditemukan indikator yang mengkhawatirkan," kata Prof pada acara Dialog Ekonomi IWEB di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung. 

Stabilitas politik, ujar Prof Muradi, masih sangat terjaga. Dia pun yakin pertumbuhan ekonomi nasional akan terjaga dengan baik, jika kondisi politik cenderung stabil. 

Baca Juga

Dampak KA Brantas Tabrak Truk di Semarang, Ratusan Penumpang di Stasiun Bandung Terlambat 2,5 Jam

Sekretaris DPP Apindo Jawa Barat Martin B Chandra mengatakan, pesta demokrasi pada 2024 dipastikan tidak mempengaruhi sisi ekonomi. Sebabnya, bisnis tidak melihat faktor agama, suku atau ras sebagai indikator kesuksesan pebisnis. 

Baca Juga

Pawai Obor Meriahkan Malam 1 Muharram 1445 Hijriah di Kota Bandung

Selain itu, ujar Martin, pelaksanaan Pemilu 2024 bukan yang pertama kali digelar di Indonesia, maka hal-hal yang dikhawatirkan bakal berdampak pada para pengusaha pun sudah bisa diatasi.

“Pemilu di Indonesia itu bukan yang baru dua atau tiga kali dilaksanakan, tapi sudah lebih dari 10 kali. Jadi ini no isu, atau kita berjalan saja,” ujar Martin. 

Baca Juga

Kejari Bandung Kembalikan Uang Rampasan Perkara Korupsi Rp14,3 Miliar ke Kas Daerah Pemprov Jabar

Martin menuturkan, satu hal yang perlu dikhawatirkan menjelang Pemilu adalah regulasi pemimpin baru dalam hal investasi atau kebijakan bagi para pengusaha. 

Menurut Martin, lumrah terjadi saat ada pergantian kepala negara atau daerah, maka ikut berganti juga kebijakannya. Meski begitu, dia meyakini para pengusaha tak perlu khawatir akan hal ini sebab ada hubungan mutualisme antara pemerintah dengan pengusaha yang selama ini terjalin. 

Baca Juga

Viral Video Ridwan Kamil Pakai Seragam Hansip Patroli di Jalan Braga Bandung

“Biaya kontestasi pemilu, capres cawapresnya mohon maaf, uangnya pasti dari dunia usaha, dan ini sudah tahu sama tahu,” tutur dia.

Sementara itu, akademisi FEB Unpad Fery Hardiyanto menyampaikan, satu hal yang disoroti menjelang Pemilu ada isu ekonomi yang menggemparkan. Fery pun memberi contoh isu ekonomi pada Pemilu 2019 adalah Indonesia diprediksi menjadi sebuah negara yang gagal. 

Isu itu muncul dilatarbelakangi dengan serentetan krisis ekonomi global, seperti Moneter 1998, finansial sektor di tahun 2008-2009, dan Pandemi Covid-19 di tahun 2020. “(Tetapi) isu ini tidak bisa dipakai dalam kontestasi,” kata Fery Herdiyanto. 

Kegiatan Dialog Ekonomi Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB) ‘Membangun Optimisme di Musim Kontestasi, Menelisik Tantangan dan Peluang ke Depan’ ini didukung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Barat, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bank bjb, dan lainnya. 

Hadir peserta dari berbagai lembaga, instansi, pemerintahan, BUMN, BUMD, Asosiasi, perusahaan, universitas, dan lainnya. Selain dialog, kegiatan ini pun sekaligus launching organisasi Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB). 

Editor: Agus Warsudi