109 ASN Pemda KBB Positif Covid-19, Paling Banyak di Dinas Kesehatan

BANDUNG BARAT, iNews.id - Hingga akhir Juni 2021, tercatat sebanyak 109 aparatur sipil negara (ASN) di Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) positif Covid-19. Jumlah ASN paling banyak yang terpapar Covid-19 bertugas di Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB.

Akibatnya mereka harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Sementara, dinas tempat mereka bekerja harus dilakukan sterilisasi oleh tim Satgas Covid-19.

Baca Juga

Ridwan Kamil Bantu Pasien Isolasi Mandiri, Lengkapi Pikobar dengan Fitur Isoman

"Kalau sampai akhir Juni kemarin, berdasarkan rekat dari tiap OPD ada 109 ASN yang terpapar Covid-19. Mereka tersebar di berbagai OPD di lingkungan pemda," kata Kabid Pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB Agnes Virganty, Senin (5/7/2021).

BKPSDM melakukan rekapitulasi data sesuai dengan laporan dari organisasi perangkat daerah (OPD). Berdasarkan data tersebut yang paling banyak terpapar Covid-19 berada di Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB yakni 23 orang. Jumlah itu belum termasuk tenaga kesehatan (nakes) di lingkungan puskesmas dan rumah sakit.

Baca Juga

Lagi, Warga Tasikmalaya Positif Covid-19 Meninggal saat Isolasi Mandiri

Mengingat banyaknya ASN yang terpapar, kata Agnes, Pemda KBB mengambil kebijakan pemberlakuan WFH bagi pegawai di sejumlag OPD. Tujuannya untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 yang lebih banyak lagi, khususnya di OPD yang memiliki karyawan banyak. 

Baca Juga

Gawat, 15 Orang Meninggal Dunia akibat Covid di Purwakarta

"Arahan itu sesuai dengan instruksi dari Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan, supaya tidak muncul klaster baru di perkantoran pemda," ujarnya. 

Agnes menuturkan, jika ada pegawai yang positif di lingkungan kantor, segera berkordinasi dengan BPBD untuk sterilisasi penyemprotan desinfektan. Kemudian komunikasi dengan dinkes untuk tracing ASN yang terpapar dan melaksanakan tes swab PCR untuk memastikan. 

Baca Juga

KKB Semakin Beringas, Serang Sekolah dan Culik 150 Pelajar

"Soal pelayanan ke masyarakat tetap harus jadi prioritas, makanya untuk pekerjaan dilakukan secara online. Itupun disesuaikan dengan kondisi OPD masing-masing, prinsipnya pelayanan tidak boleh terhambat," tutur Agnes.

Editor: Agus Warsudi