JAKARTA, iNews.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi belakangan menjadi sorotan publik karena aktivitasnya yang sangat aktif di media sosial. Dia kerap tampil di media sosial dalam berbagai kegiatannya.
Popularitas pria yang akrab disebut Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini di berbagai platform seperti Instagram, YouTube dan TikTok pun terus meningkat. Namun, tidak semua pihak melihat aktivitas ini sebagai hal positif.
Dalam kesempatan rapat kerja Komisi II DPR, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud menyebut Dedi Mulyadi sebagai "Gubernur Konten". Banyak yang menilai, sebutan ini sebagai sindiran yang mengarah pada kebiasaannya tampil di media sosial.
Kritikan juga datang dari berbagai pihak yang menilai Dedi terlalu sibuk membuat konten dibandingkan mengurus permasalahan di Jabar.
Sementara itu, Dedi Mulyadi menanggapi sindiran tersebut dengan santai. Dia justru mengklaim bahwa keaktifannya di media sosial telah membantu menghemat anggaran iklan Pemerintah Provinsi Jabar secara signifikan.
Sebelumnya, Pemprov Jabar mengalokasikan dana hingga Rp50 miliar untuk iklan, namun kini hanya membutuhkan sekitar Rp3 miliar karena kontennya sudah cukup viral untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Polemik ini memunculkan perdebatan mengenai efektivitas komunikasi pejabat publik melalui media sosial. Sebagian pihak menilai bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan transparansi dan kedekatan dengan masyarakat.
Sedangkan sebagian yang lain menganggap bahwa seorang gubernur seharusnya lebih fokus pada tugas pemerintahan daripada membangun citra pribadi di media sosial.
Pemimpin Merakyat atau Pencitraan ?
Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga menganalisis pro kontra gaya kepemimpinan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang sering turun langsung ke masyarakat.
Bagi yang pro menilai Dedi Mulyadi merakyat, mampu memahami masalah dan mengambil keputusan cepat di lapangan, mirip gaya awal Jokowi.
"Pola kerja seperti itulah yang ditunjukkan Jokowi diawal menjadi Presiden. Awalnya mendapat respons yang baik, tapi belakangan sebagian menilai pola kerja demikian hanya pencitraan," ujar Jamiluddin kepada iNews, Sabtu (3/5/2025).
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait