Hadir pula narasumber lain, yaitu, anggota Dewan Pengawas BPKH Rojikin, Ketua DPRD Kabupaten Bandung sekaligus Ketua IPHI Kabupaten Bandung Sugianto, dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bandung Abdurrahim.
Selain menyoroti masalah antrean, Kang Ace juga mendorong ekosistem haji Indonesia harus menopang ekonomi masyarakat berkelanjutan sesuai prinsip syariah dan berkeadilan.
Komisi VIII DPR mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bekerja lebih optimal dalam berinvestasi agar dana haji semakin besar untuk meningkatkan layanan dan mendorong ekonomi masyarakat.
"Peningkatkan kualitas layanan haji dan ekonomi masyarakat Indonesia menjadi pembicaraan dan pembahasan di Komisi VIII DPR,” kata Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jabar ini.
Kementerian Agama (Kemenag), tutur Ketua DPD Partai Golkar Jabar ini, didorong memberikan pelayanan ibadah haji sesuai harapan bersama.
“Ke depan, besaran nilai manfaat harus didistribusikan merata dan berkeadilan kepada seluruh jemaah waiting list sesuai jangka waktu tunggu,” tutur dia.
Editor : Agus Warsudi
antrean antrean haji antrean panjang komisi viii dpr ace hasan syadzily penyelenggaraan haji haji dan umrah ibadah haji dan umrah dana haji menyiapkan dana haji
Artikel Terkait