SUBANG, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta BPJS Kesehatan dapat menangani defisit yang belakangan ini menjadi masalah di lembaga tersebut. Apalagi anggaran yang digelontorkan pemerintah sangatlah besar.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di RSUD Subang, Jawa Barat (Jabar), Jumat (29/11/2019) pagi. Dalam kunjungannya tersebut, dia berbincang-bincang dengan para pasien yang sedang dirawat mengenai pelayanan BPJS.
"Memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS itu dalam rangka pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit," kata Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Subang, Jabar.
Presiden Jokowi mengatakan, dalam sidak tersebut hampir 90 persen pasien yang ditemui Presiden menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Sekitar 70 persen masyarakat penerima bantuan iuran (PBI), dan 20 persen sisanya merupakan peserta mandiri.
Menurut dia, penting bagi BPJS Kesehatan memperbaiki tatanan lembaganya, mengingat anggaran yang dikeluarkan sudah besar. Sebab masalah defisit ini bukan karena rumah sakit atau pemegang kartunya.
"Ada 133 juta orang yang dicover oleh pemerintah dari kartu BPJS yang gratis. Ini Gede banget. Jadi kenaikan BPJS itu yang 133 juta itu artinya dicover oleh APBN dan APBD. Itu yang harus menjadi catatan," ujarnya.
Editor : Andi Mohammad Ikhbal
Artikel Terkait