BOGOR, iNews.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara setelah ribuan warga terdampak penutupan tambang di Parungpanjang, Rumpin dan Cigudeg, Kabupaten Bogor, menggelar aksi demonstrasi. Dalam unjuk rasa itu mereka meminta agar aktivitas tambang kembali dibuka.
Aksi massa tersebut berlangsung di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Ribuan warga meminta tambang legal yang saat ini ditutup Pemprov Jabar segera kembali beroperasi.
Bupati Bogor Rudy Susmanto bahkan sempat turun langsung menemui massa aksi untuk menampung aspirasi warga terkait penutupan tambang.
Menanggapi tuntutan tersebut, Dedi Mulyadi menjelaskan aksi warga dipicu persoalan kompensasi penutupan sementara tambang yang dinilai tidak sesuai harapan.
Menurut Dedi, awalnya Pemprov Jabar memperkirakan jumlah pekerja tambang dan sektor informal sekitar 3.000 orang. Namun data yang diajukan kepala desa melonjak hingga 18.000 orang.
"Pertama ya, yang tambang Bogor itu bicara kompensasi. Dalam hitungan kita, pegawai tambang dan orang yang bekerja di sektor informal tambang itu hanya 3.000, tetapi kepala desanya mengajukan 18.000. Kalau 18.000 tidak diberi maka akan begini ini, begini," ujarnya, Kamis (7/5/2026).
Akibat membengkaknya jumlah penerima kompensasi tersebut, bantuan yang semula direncanakan untuk tiga bulan akhirnya hanya bisa diberikan satu kali.
"Kalau 3.000 dikasih sisanya itu cukup. Tapi ini 18.000 sehingga hanya sekali," katanya.
Selain itu, Dedi menegaskan persoalan tambang bukan sekadar soal pekerjaan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kualitas hidup masyarakat.
Meski mendapat tekanan dari berbagai pihak, Dedi mengaku belum ingin bertemu dengan pengusaha tambang demi menjaga integritas dan memastikan seluruh keputusan dilakukan berdasarkan sistem yang sedang disusun pemerintah.
"Perjuangannya Pak Bupati dan Wakil Bupati sangat panjang, saya lihat. Berusaha beberapa kali bertemu saya, kemudian mengajak saya bertemu dengan pengusahanya, tetapi untuk sementara ini saya tidak dulu memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas diri saya bahwa seluruh putusannya dilakukan berdasarkan sistem," katanya.
Dedi juga menyoroti dampak panjang aktivitas tambang terhadap masyarakat di jalur Parungpanjang, mulai dari kemacetan parah hingga gangguan kesehatan. Menurutnya, selama ini warga harus menanggung penderitaan akibat lalu lintas truk tambang yang padat dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
"Karena yang harus dipikirkan bukan hanya sektor tambang. Jalur Parungpanjang dilewati masyarakat kita yang juga harus dilindungi agar nyaman pergi ke sekolah, kantor, rumah sakit, berdagang. Dulu mereka mengalami penderitaan panjang bahkan ada yang meninggal," ucapnya.
Dia menegaskan keputusan membuka kembali tambang tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah harus memastikan kesiapan sistem, termasuk jalur distribusi kendaraan tambang agar tidak kembali memicu masalah di Parungpanjang.
"Pertimbangannya kalau dibuka, jalannya mau lewat mana. Mau tidak mau harus lewat Parungpanjang nanti demo lagi," katanya.
Hingga kini Pemprov Jabar masih mengkaji solusi terbaik terkait polemik tambang di wilayah Parungpanjang dan sekitarnya.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait