BANDUNG, iNews.id - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah pusat terkait penguatan kampanye protokol kesehatan (prokes) memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun (3M). Ridwan Kamil mengusulkan pemerintah tak lagi menggunakan istilah new normal.
Usulan tersebut disampaikan Ridwan Kamil dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kampanye 3M bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan secara virtual, Jumat (23/7/2021).
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan, harus ada ada keputusan final terkait istilah prokes untuk disampaikan ke masyarakat. Kampanye yang berjalan di Jabar adalah 5M, yakni 3M plus menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.
"(Kampanye) di bawah sudah bukan 3M, tapi 5M. Jadi spanduk di desa-desa itu bahasa publiknya sudah lama 5M bukan 3M. Jadi kalau sekarang harus balik lagi dari 5M ke 3M, tidak masalah juga. Cuma nanti ada pertanyaan dari publik berarti 2M yang kemarin itu gimana," kata Kang Emil.
Usulan kedua, ujar Gubernur, terkait penggunaan istilah adaptasi kebiasaan baru (AKB). Jika pemerintah kembali menggunakan istilah new normal, akan kembali seperti 2020 lalu ketika pertama kali pemerintah melonggarkan kebijakan PSBB.
"Mohon izin, hindari juga kata new normal lagi pak. Sudah disepakati juga narasinya adaptasi kebiasaan baru. Jadi kalau menarasikan kembali dengan kalimat new normal balik lagi ke istilah tahun 2020," ujarnya.
Usulan ketiga, tutur Kang Emil, mendorong penggunaan aplikasi dan teknologi yang sama dalam memantau mobilitas masyarakat agar tidak ada perbedaan data antara pemerintah pusat dengan daerah.
Kang Emil menyontohkan, jika mengacu pada data aplikasi pemantauan disiplin memakai masker dan jaga jarak, tingkat kedisiplinan warga Jabar dalam memakai masker adalah 86 persen dan menjaga jarak 83 persen.
Namun, kata Kang Emil, data tersebut berbeda dengan data aplikasi pemantauan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyebutkan bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat Jabar dalam mematuhi prokes berada di bawah 75 persen.
Kang Emil tidak mempermasalahkan penggunaan teknologi dari Google, Facebook, dan lain- lain. Namun, cara mengukurnya harus satu patokan agar tidak ada perbedaan data.
Sebab, pejabat publik di daerah harus terus berkomunikasi dengan masyarakat sehingga datanya harus sinkron. "Mohon izin kepada Kepala BNPB (teknologi) perlu disinkronisasi," tutur Kang Emil.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, 3M ampuh mencegah penularan Covid-19. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi tidak boleh berhenti.
"Mengenai kampanye 3M karena ini penting sekali kita lakukan dalam konteks saling mendukung. Jadi saya pikir, kalau kita lihat posisi sekarang ini perlu ada edukasi (lebih) kepada masyarakat," kata Luhut.
Apalagi, saat ini, ada varian baru virus Covid-19 bernama varian Delta yang tingkat penyebarannya lebih cepat. Efek varian delta ini juga membuat negara-negara maju seperti Australia dan negara-negara Eropa hingga Amerika kembali mengalami peningkatan kasus.
"Kalau kami lihat, negara maju dengan tingkat vaksinasi tertinggi kemarin kembali mengalami peningkatan kasus karena varian Delta. (Itu) Setelah relaksasi," kata Luhut.
"Penggunaan masker terbukti menahan penyebaran kasus. Ini studi yang dilakukan dari menggunakan masker terhadap infeksi Covid-19 ini," ujar Luhut.
Editor : Agus Warsudi
protokol kesehatan disiplin prokes penerapan prokes Prokes prokes ketat razia prokes gubernur jawa barat ridwan kamil gubernur ridwan kamil ridwan kamil
Artikel Terkait