SUMEDANG, iNews.id - Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat Ono Surono menyatakan, legislator partai berlambang banteng moncong putih harus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Keberadaan kader PDIP sebagai wakil rakyat harus memberikan kemaslahatan bagi rakyat.
Menurut Ono Surono, hal itu sesuai hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP beberapa waktu lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Ono Surono saat menghadiri kegiatan reses III masa sidang 2022 anggota DPRD Jabar dari PDIP yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari di GOR Darmaga Golden Futsal, Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Rabu (6/7/2022). Hadir dalam acara itu Ketua DPC PDIP Kabupaten Sumedang Irwansyah Putra dan jajaran serta fraksi PDIP Kabupaten Sumedang.
"Pascapandemi Covid-19, dampak secara ekonomi tentu masih terasa. Sehingga, masyarakat perlu didorong agar keperluan dasar mereka tercukupi dan ini juga dikaitkan dengan program pemerintah pusat, provinsi hingga ke kota/kabupaten. Saya kira reses yang dilaksanakan oleh 20 anggota DPRD Jabar dari PDI Perjuangan sangat baik untuk menjaring aspirasi masyarakat," kata Ono.
Ono Surono menyatakan, soal ketahanan pangan yang menjadi instruksi khusus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II baru-baru ini. Megawati Soekarnoputri, mendorong kader untuk menanam makanan pendamping beras. Nasi memang menjadi makanan pokok utama masyarakat Indonesia yang mengandung karbohidrat.
Terinspirasi Buku Mustika Rasa Resep Makanan Indonesia Warisan Sukarno, ujar Ono Surono, menginspirasi PDIP sebagai partai pelopor menginisiasi masyarakat untuk mengolah bahan pangan pokok pengganti beras sebagai alternatif pangan dengan mengadakan lomba memasak.
"Kemudian kami juga mengajak masyarakat untuk makan ikan melalui gelaran Festival Bakar Ikan Nusantara yang digelar pada peringatan Bulan Bung Karno Juni lalu," ujar anggota Komisi IV DPR RI ini.
Ketua DPD PDIP Jabar menuturkan, kegiatan Festival Bakar Ikan Nusantara saat Haul Bung Karno beberapa waktu lalu, masih berhubungan dengan apa yang menjadi perhatian PDI Perjuangan yaitu persoalan stunting. Terlebih, angka stunting di Jabar masih cukup tinggi yang membuat pihaknya cukup fokus terhadap masalah tersebut.
“Stunting ini kan salah satunya membutuhkan asupan makanan yang bagus dan sehat. Ikan merupakan salah satu bahan makanan sehat dan enak untuk dikonsumsi. Ini juga untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya menu makanan yang tak hanya sehat, tapi juga murah,” tutur Ketua DPD PDIP Jabar.
Ono Surono berharap, konsumsi ikan yang dilakukan masyarakat bisa meningkatkan perekonomian nelayan atau para pelaku usaha yang bergerak di bidang kelautan. Tak hanya itu, gerakan makan ikan pun diharapkan bisa menaikkan taraf hidup masyarakat, karena binatang laut ini merupakan komoditas pangan yang sehat dan baik.
“Jadi bukan hanya tempe, tahu, daging, masyarakat juga harus mulai menyediakan ikan sebagai menu makanan mereka, karena tidak hanya sehat namun juga baik untuk tubuh kita," pungkas dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, masyarakat diimbau menyampaikan aspirasi terkait permasalahan di daerah masing-masing. Mekanisme dan cara mengajukan bantuan ke Pemprov Jabar sekarang berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) milik Pemprov Jabar.
"Jadi bapak dan ibu bisa langsung mengajukan melalui aplikasi tersebut, atau bisa meminta bantuan ke pemerintah Desa setempat untuk mengakses aplikasi tersebut, sehingga nanti bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan bantuan yang ditujukan ke Pemprov Jawa Barat," kata Wakil Ketua DPRD Jabar.
Ineu Purwadewi Sundari menyatakan, perjalanan usulan mulai masuk SIPD sifatnya terbuka, siapapun bisa mengaksesnya asal memenuhi persyaratan yang ditentukan. Ketika SIPD lolos, baru bisa menjadi prioritas dalam RKPD, ketika sudah masuk RKPD bisa dikawal oleh anggota dewan.
"Kenapa dikawal DPRD, karena gubernur berkewajiban meminta saran pendapat DPRD dalam hal ini badan anggaran untuk menggunakan RKPD. Apabila sudah masuk RKPD, masuk proses penganggaran selanjutnya masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Saya akan perjuangkan apa yang menjadi aspirasi bapak dan ibu," ujar Ineu Purwadewi Sundari.
Editor : Agus Warsudi
dpd pdip DPD PDIP Jabar ketua dpd pdip fraksi pdip kader pdip pdip jabar reses masa reses legislator
Artikel Terkait