CIREBON, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong seluruh kepala daerah di Indonesia dapat meningkatkan realisasi belanja, baik itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun anggaran lain. Langkah ini akan membantu kepala daerah dalam menjaga ekonomi masyarakat selama penanganan pandemi Covid-19.
Tito mengatakan, hingga saat ini realisasi belanja di sejumlah daerah belum berjalan secara maksimal. Misalnya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (28/7/2021).
Dari diskusi yang dia lakukan dengan Bupati Cirebon Imron Rosyadi, realisasi belanja Pemkab Cirebon baru menyentuh angka sekitar 30 persen. Idealnya, angka tersebut bisa ditingkatkan sampai 50 persen.
Jika realisasi belanja di daerah berjalan maksimal, kata Tito, maka akan ada peredaran uang di masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga perkonomian mereka bisa bertahan selama pandemi.
"Saya melihat realisasi belanja (di Cirebon) relatif cukup bagus. Tapi perlu ditingkatkan. Supaya ada uang yang beredar di masyarakat. Baru 30 persen, kalau bisa targetnya 45-50 persen. Ini mau akhir Juli. Realisasinya sebaiknya 50 persen," kata Tito kepada wartawan di Kantor Bupati Cirebon, Rabu (28/7/2021).
Kemudian dari dana realokasi 8 persen, ujar Tito, dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) yang ditransfer pemerintah pusat, masih ada space cukup signifikan untuk dipakai dalam penanganan pandemi. Termasuk dukungan vaksinasi, dukungan kelurahan, dan intensif tenaga kesehatan.
Tito menyatakan, Kemendagri menemukan beberapa kendala yang dihadapi kepala daerah, untuk meningkatkan realisasi belanja secara umum, maupun realisasi belanja spesifik seperti penanganan pandemi Covid-19 dan bantuan sosial (bansos).
Dari beberapa kendala itu, ujar Tito, salah satunya yakni, terdapat sisa anggaran 2020 yang harus diverifikasi dan diaudit terlebih dulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum digunakan. Kemudian, DBH dari provinsi yang dibagikan ke kota dan kabupaten juga mengalami keterlambatan karena belum diaudit.
"Ada juga yang menyimpan (dana) di bank. Mengharapkan nanti ada bunganya. Sehingga uangnya tidak bergerak. Bunganya itu yang dipakai. Kami tegur yang begini. Ada juga yang proses lelangnya terlambat, karena harus didampingi LKPP. Kemudian harus mengikuti proses lelang, dan eksekusinya terlambat," ujar Tito.
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, tutur Mendagri, pemerintah terus melakukan komunikasi dengan BPK agar dana-dana itu segera diaudit, sehingga bisa segera dicairkan.
"Ini jalan keluarnya pro aktif. Kami menghubungi BPK, mengirim surat ke BPK. Dan teman-teman di daerah berkoordinasi dengan BPK agar segera mengaudit dan dicairkan," tutur Mendagri.
Tidak hanya itu, Tito juga sudah meminta kepada aparat penegak hukum untuk memberikan pendampingan supaya para kepala daerah bisa mencairkan anggaran.
Sampai sekarang banyak kelapa daerah masih khawatir untuk mencairkan anggarannya, karena takut diperiksa oleh aparat penegak hukum.
"Kami sudah beritahu ke Presiden, Jaksa Agung, dan Kapolri untuk mengedepankan pendampingan supaya kepala daerah berani mencairkan anggaran," ucap Tito.
Ke depan, ujar Mendagri, Kemendagri akan terus memantau realisasi belanja di daerah. Selain itu pihaknya juga akan mendorong agar kepala daerah bisa meningkatkan lagi realisasi belanja tersebut.
"Kami mendorong percepatan belanja ini. Kita akan buat rakor tiap hari Rabu. Untuk memonitor percepatan belanja. Kenapa ini menjadi penting, karena di tengah krisis ini belanja pemerintah adalah belanja yang paling utama. Supaya ada uang beredar di masyarakat. Jangan ditahan," ujarnya.
Editor : Agus Warsudi
pemerintah daerah aset pemerintah daerah Anggaran belanja Instruksi mendagri Mendagri Tito Karnavian kemendagri mendagri kabupaten cirebon bupati cirebon
Artikel Terkait