BANDUNG BARAT, iNews.id - Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf Macan Effendi, menilai, praktik pungutan kerap terjadi pada jenjang SMA/SMK di Jawa Barat karena sekolah masih membutuhkan dukungan anggaran. Dukungan tersebut terutama untuk membangun infrastruktur sekolah.
Hal itu dikarenakan anggaran bantuan dari program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima SMK/SMA tidak mencukupi. Oleh karena itulah, Pemprov Jabar harus memberikan support lebih mengingat SMA/SMK kewenangannya ada di provinsi.
"Anggaran dari BOS yang diterima SMK/SMA bisa saja belum cukup, makanya saya mendorong Pemprov Jabar tetap memberi support. Seperti anggaran untuk fisik, rehab bangunan rusak, bantuan perlengkapan, pelatihan, dan lainnya, sehingga tidak ada alasan sekolah untuk melakukan pungutan," kata Dede Yusuf Macan Effendi saat ditemui di SMK Bandung Barat, Rabu (21/12/2022).
Dikatakannya, setiap kali ada sekolah yang melakukan pungutan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat langsung bereaksi. Sementara pihak sekolah beralasan melakukan pungutan karena janji provinsi untuk membatu tidak sesuai harapan, sehingga pungutan terpaksa dilakukan.
Pihak sekolah juga malah balik mempertanyakan komitmen provinsi. Jadi kesan yang muncul seperti saling lempar tanggung jawab. Pihak Pemprov Jabar juga jangan selalu menyalahkan sekolah. Semestinya kalau mau melarang dibuat aturan, sekaligus provinsi mensupport anggaran agar tidak terjadi pungutan.
"Jadi kesannya seperti yang saling lempar tanggung jawab. Mestinya ada aturan jelas dan dibarengi dengan support dari provinsi. Ke depan tidak ada lagi pungutan di sekolah yang dilakukan," ucapnya.
Dede mengatakan, Pemprov Jabar beralasan keterbatasan anggaran akibat pandemi Covid-19 yang berlangsung selama dua tahun menjadi penyebab minimnya support anggaran ke sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut, dirinya meminta kebijakan pendidikan yang digulirkan Provinsi Jawa Barat agar bersinergi dengan program pusat.
Selama ini dirinya kerap mendapat banyak informasi kalau SMA/SMK di Jawa Barat, kurang mendapat dukungan provinsi. Padahal jenjang pendidikan ini domainnya memang di Pemprov Jabar. Apalagi sejak kewenangan SMA/SMK ditarik ke provinsi, dia melihat bupati maupun wali kota seolah sudah lepas tangan dan hanya fokus memperhatikan pendidikan tingkat SD dan SMP.
"Ya kalau SMA/SMK dikembalikan lagi ke kabupaten/kota, pasti akan membebani anggaran daerah. Hanya saja ketika diambil alih provinsi, sayangnya kepala daerah seolah tidak mau tahu kalau ada SMA/SMK kurang layak, padahal itu wilayahnya," tuturnya.
Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait