Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah. (Foto: Kemnaker RI)
Carlos Roy Fajarta

JAKARTA, iNews.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melontarkan kritik keras terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) hanya bisa cair di usia 56 tahun. PKS menilai aturan itu tidak masuk akal dan tak berperikemanusiaan.

"Muatan permenaker tersebut mencederai rasa kemanusiaan dan mengabaikan kondisi pekerja yang tertekan dalam situasi pandemi," kata anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, Sabtu (12/2/2022) ketika dikonfirmasi.

Istri mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan ini meminta pemerintah mengkaji ulang aturan tersebut. Bahkan, Netty berharap aturan itu dicabut karena tidak berkemanusiaan.

Netty menilai muatan beberapa pasal dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran JHT menunjukkan ketidakpekaan pemerintah kepada situasi pandemi Covid-19 yang membuat pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Apalagi, ujar Netty, aturan tersebut juga berlaku pada peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Sehingga, tidak masuk akal jika diminta untuk menunggu puluhan tahun.

"Misalnya, aturan mengenai penerimaan manfaat Jaminan Hari Tua yang baru diberikan kepada peserta setelah berusia 56 tahun. Bayangkan, seorang peserta harus menunggu 15 tahun untuk mencairkan JHT-nya jika dia berhenti di usia 41 tahun. Ini tidak masuk akal," ujar Netty.

Netty menuturkan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan per Desember 2021, total klaim peserta yang berhenti bekerja karena pensiun hanya 3 persen. Sedangkan, pengunduran diri 55 persen dan alasan terkena PHK mencapai 35 persen.

“Berhenti bekerja karena PHK tentu bukan keinginan pekerja. Berhenti karena pengunduran diri pun bisa karena situasi di tempat kerja sudah tidak nyaman. Jadi, mengapa JHT yang sebagiannya merupakan tabungan peserta ditahan pencairannya," tuturnya.

Dana JHT tersebut, kata Netty, bisa dimanfaatkan untuk bertahan hidup para pekerja yang telah keluar dari kerjaan. Ia pun memikirkan keberlangsungan hidup para pekerja tersebut.

"Bukankah dana yang tidak seberapa tersebut justru dibutuhkan mereka untuk bertahan hidup di masa sulit ini. Jika harus menunggu sampai usia 56 tahun, bagaimana keberlangsungan pendapatan pekerja?" ucap Netty. 

Karena itu, ujar Netty, PKS mendesak pemerintah mencabut peraturan tersebut sebagai bukti empati dan keberpihakan pada pekerja di tengah pandemi yang  berdampak pada pemiskinan rakyat. 

"Apalagi gelombang PHK dan merumahkan pekerja makin besar. Ini menjadi gambaran betapa pandemi menggerus kemampuan ekonomi keluarga Indonesia. Jika pemerintah tidak menggubris peringatan ini, saya khawatir tekanan hidup dan kesulitan akan membuat rakyat semakin keras menolak dan melawan pemberlakuan peraturan tersebut," ujar Netty.

Netty meminta pemerintah agar memperbaiki tata kelola komunikasi publik terkait penerapan aturan. "Pemerintah harus dapat membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat dengan baik. Lakukan sosialisasi dan edukasi secara utuh jika menyangkut regulasi yang pasti akan menyentuh berbagai ruang kehidupan masyarakat secara luas," tuturnya.


Editor : Agus Warsudi

BERITA TERKAIT