BANDUNG BARAT, iNews.id - Pemerintah pusat telah mengizinkan daerah yang masuk kategori PPKM Level 3 untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah. Namun, Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan tidak ingin terburu-buru menggelar PTM seperti di daerah lain yang sudah memulai, Senin (6/9/2021) kemarin.
Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan mengatakan, pihaknya menyambut baik rencana tersebut. Hanya saja untuk di Kabupaten Bandung Barat (KBB), dia memilih lebih berhati-hati dan mempersiapkan lebih matang.
"Kita mundur dikit, agak lambat, karena daerah lain sudah ada yang mulai (PTM). Tapi ini sebagai bentuk kehati-hatian dan persiapan yang harus benar-benar matang," ucapnya, Selasa (7/9/2021).
Dirinya tidak mau PTM dilakukan cepat-cepat dan terkesan lebih awal, tapi persiapannya belum maksimal. Semua pihak mulai dari Satgas Covid-19 tingkat kabupaten hingga kecamatan, kapolsek, danramil, komite sekolah, guru, sarana prasarana infrastruktur pendukung, termasuk izin dari orang tua harus siap semuanya.
Di luar itu, pihaknya juga terus menggenjot upaya vaksinasi kepada pelajar sebagai syarat digelarnya PTM. Ketika semua persyaratan dipenuhi, izin dari pemerintah ada dan KBB turun level, maka PTM bisa digelar dengan tenang. Ini bisa meminimalisasi munculnya kasus atau penyebaran dari sekolah.
"Kalau semua sudah matang, koordinasi dan persiapan dengan Satgas Covid-19 maksimal, maka kita akan gelar PTM terbatas di sekolah pada Senin, 20 September 2021," sebutnya.
Ketua Komisi IV DPRD KBB, Bagja Setiawan menyebutkan, bakal memonitor upaya Pemda KBB dalam menyiapkan PTM terbatas di sekolah dalam waktu dekat. Pihaknya mengingatkan agar fasilitas penunjang pembelajaran baik sarana maupun prasarana di sekolah dipersiapkan sebaik mungkin. Tujuannya agar anak sejak berangkat dan kembali lagi ke rumah dalam kondisi aman.
"Ketika PTM bergulir harus dipastikan sudah aman semuanya. Vaksinasi siswa, tenaga pengajar, sarana prasarana cuci tangan, hand sanitizer, sterilisasi kelas dan kapasitas di dalam kelas saat belajar. Semua harus aman," tegasnya.
Politisi PKS ini meminta agar hanya sekolah yang benar-benar siap yang bisa menggelar PTM terbatas tersebut. Sehingga pelaksanaannya dapat dipastikan aman baik bagi siswa maupun guru, sebab PTM ini bukan sesuatu yang harus dipaksakan jika sekolah tidak siap.
"PTM ini tidak semata-mata harus serempak seluruh sekolah, bisa saja parsial atau sebagian dan tidak seluruh siswa hadir dalam waktu yang sama. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," imbuhnya.
Sementara Plt Wali Kota Cimahi, Ngatiyana mengatakan, sekolah yang menggelar PTM di Kota Cimahi sejak Senin (6/9/2021) dinilai telah memenuhi standar protokol kesehatan yang ditetapkan. Hal itu dipastikan setelah dirinya memantau PTM terbatas di SMPN 1 Cimahi.
"Saya melihat prokes di sekolah sudah berjalan sesuai prosedur, jarak siswa diatur, rute masuk juga sudah bagus, ada alat pengukur suhu, tempat cuci tangan, dan hand sanitizer," ucapnya.
Menurutnya, jumlah siswa yang mengikuti PTM dibatasi maksimal 33 persen dari total siswa dalam satu sekolah. Sedangkan sisanya tetap menerapkan belajar dari rumah (BDR) secara daring. Siswa yang datang ke sekolah disarankan membawa bekal makan dari rumah, sebab selama PTM tidak ada kantin yang beroperasi di lingkungan sekolah.
Dirinya berharap PTM di Cimahi berjalan lancar. Pihaknya juga bakal terus monitoring dan melakukan evaluasi setiap pekan. Tindakan kedaruratan di lingkungan sekolah untuk mencegah kasus Covid-19 pun telah disiapkan.
"Kalau terbukti ada sekolah melanggar prokes atau ditemukan kasus Covid-19, kami tidak segan untuk menghentikan kegiatan PTM," ujarnya.
Pelaksanaan PTM perdana pada jenjang SMP di Kota Cimahi yang dilakukan selama dua bulan ke depan sebagai masa transisi sebelum sekolah dilakukan secara normal, Senin (6/9/2021).
Editor : Maria Christina
Artikel Terkait