Warga Kabupaten Garut mengantre di SPBU untuk mendapatkan BBM Pertalite dan Biosolar. Beberapa hari terakhir, dua jenis BBM itu langka. (FOTO:
fani ferdiansyah

GARUT, iNews.id - Bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, jenis Pertalite dan Biosolar langka di Kabupaten Garut sejak beberapa hari terakhir. Kondisi ini diduga terjadi lantaran Pertamina membatasi pasokan BBM untuk rakyat kelas menengah ke bawah tersebut.

Akibatnya, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di beberapa lokasi kawasan perkotaan Garut tutup lebih awal karena stok BBM yang mereka miliki kosong. Berdasarkan pantauan, salah satu SPBU di kawasan Ciateul, Garut, mengalami kekosongan untuk jenis Pertalite dan Biosolar pada Senin (4/7/2022) siang. 

Kepada setiap pemilik kendaraan, petugas di SPBU tersebut menginformasikan bahwa stok Pertalite kosong. "Kalau Pertamax tersedia," kata petugas SPBU di Ciateul, Garut. 

Kekosongan juga terjadi di SPBU, Jalan Pembangunan Garut. Bahkan pada Senin siang hari SPBU ini tutup tak melayani satu pun pembeli. Sedangkan di SPBU Jalan Cimanuk, Garut, sempat terpantau tutup pada siang hari. Namun kembali buka pada sore hari setelah mendapatkan pasokan BBM dari Pertamina.

Kelangkaan BBM di beberapa wilayah Garut membuat warga yang ingin mengisi kendaraan mengantre di SPBU tersebut. Mereka memadati area SPBU menunggu giliran untuk mendapatkan BBM.

Sementara itu, Humas Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kabupaten Garut, Evi Hartaz Alvian mengatakan, kelangkaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar telah terjadi. 

"Apa yang terjadi di masyarakat memang faktanya demikian. Jika masyarakat merasa cukup, berarti pasokan memang aman. Namun apabila masyarakat merasa kurang dan muncul antrean di mana-mana, berarti memang kurang," kata Humas Hiswana Migas Garut kepada MNC Portal Indonesia (MPI). 

Namun Evi enggan menyebut detail berapa pengurangan kuota pasokan Pertalite dan Biosolar di Garut. Sebab, pihak yang berwenang untuk menyampaikan hal tersebut adalah pemerintah selaku pemegang kebijakan. 

"Kami memiliki data terkait berapa kuota yang dimiliki Garut, termasuk mengenai berapa jumlah sebelum dan sesudah pengurangan ini dilakukan. Namun kami tak bisa menyampaikan kepada publik karena masalah itu menjadi domain dari pemerintah selaku pemegang kebijakan serta yang mengajukan usulan ke pusat," ujarnya.

Evi Hartaz Alvian menuturkan Hiswana Migas hanya berperan dalam penyaluran BBM dan bahan bakar berupa gas elpiji ke masyarakat. "Kami juga hanya menjalankan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Jika ditanya, kami juga sebenarnya sependapat dengan masyarakat, ingin agar BBM ini banyak tersedia. Akan tetapi kami juga harus mematuhi apa yang ditetapkan, yakni menyalurkan dan memastikan ketersediannya," tutur Evi Hartaz Alvian.
 
Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut Erwin Rianto Nugraha, mengatakan setiap tahun pihaknya hanya mengusulkan BBM subsidi kepada pemerintah pusat. "Kami hanya mengusulkan ke pusat itu untuk BBM subsidi, untuk non subsidi tidak," kata Erwin. 

Dia menyatakan, BBM yang diusulkan Pemkab Garut hanyalah jenis Biolar. "Yang terjadi saat ini (pasokan BBM bersubsidi) memang sedang dibatasi oleh pusat," ujar Erwin.


Editor : Agus Warsudi

BERITA TERKAIT