BANDUNG, iNews.id - Pemprov Jabar akan mengajukan dana bantuan perbaikan puluhan sekolah yang rusak akibat gempa ke pemerintah pusat.
Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan anggaran tanggap darurat bencana tidak akan cukup untuk memperbaiki sekolah yang rusak akibat gempa karena jumlahnya cukup banyak. Karena itu, kata Aher, Pemprov Jabar akan mengajukan dana ke pusat untuk perbaikan infrastruktur karena memang pusat yang memiliki alokasi dana untuk perbaikan sekolah.
"Kan alokasi perbaikan sekolah di APBD 2018, yang sudah dialokasikan untuk sekolah yang sudah ada bukan yang rusak karena gempa. Jadi, kita ajukan dulu ke pusat atau menggeser anggaran yang ada. Kami sedang menginventarisasi kebutuhan anggaranya berapa. Ini masih dihitung," kata Aher, Selasa (19/12/2017).
Menurut Aher, Pemprov segera memperbaiki puluhan sekolah yang rusak akibat gempa yang mengguncang wilayah Jabar selatan beberapa waktu lalu. "Kami akan usahakan untuk segera memperbaiki semua sekolah yang rusak. Tapi, kalau dialokasikan di 2018 pembahasannya sudah lewat. Makanya, kemungkinan kami mencari dana dari pusat," ujar Aher.
Sebelumnya, gempa Tasikmalaya yang terjadi pada Jumat, 15 Desember 2017 malam merusak berbagai fasilitas umum di Jabar termasuk sekitar 40an bangunan sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Ahmad Hadadi mengungkapkan hasil pendataan sementara ada 11 sekolah rusak berat dan 20 rusak sedang dan ringan.
"Paling banyak, sekolah yang rusak tersebut ada di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya," ujar Hadadi di sela-sela acara Forum Kebijakan Pendidikan dan Pembelajaran Orang Dewasa, di Hotel Harris Kota Bandung, Senin (18/12).
Hadadi menjelaskan, bangunan sekolah yang rusak berat itu di antaranya SMKN Bantar Kalong Tasikmalaya sebanyak dua ruang kelas dan satu ruang guru rusak, SMAN Cigalantang satu ruang komputer dan dua ruang kelas, SMAN Karangnunggal satu kelas rusak berat dan 21 rusak ringan, SMAN Cipatujah, SMKN 3 Kota Tasikmalaya, SMAN 8 Kota Tasikmalaya benteng belakanganya roboh, SMAN 10 Kota Tasikmalaya satu kelas rusak berat dan lainnya.
Menurut Hadadi, perbaikan semua ruang kelas yang rusak tersebut saat ini masih menjadi skala prioritasnya. Dalam waktu dekat, dia akan menggelar rapat untuk menggeser-geser dana yang ada.
"Sumber anggaran untuk memperbaiki ruang kelas yang rusak itu ada tiga. Yakni, bisa dari APBD 2017, APBN dan membuka CSR (corporate social responsibility)," katanya.
Hadadi optimistis, dari dana CSR akan banyak perusahaan atau lembaga yang memberikan dana untuk perbaikan ruang kelas yang rusak akibat gempa. Sebab, saat ini banyak perusahaan yang memberikan perhatian tinggi untuk pendidikan.
Saat ini, kata dia, Dinas Pendidikan Jabar masih menghitung kebutuhan anggaran untuk memperbaiki gedung yang rusak tersebut. Yakni, dengan menurunkan tim teknis dari konsultan untuk mendata tingkat kerusakan dan perbaikannya seperti apa. "Saya berharap, perbaikan kerusakan kelas bisa dilakukan saat siswa masih musim libur jadi tak akan terganggu," katanya.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait