TASIKMALAYA, iNews.id – Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar), ditetapkan berstatus tanggap darurat bencana setelah diguncang gempa bumi berkekuatan 6,9 Skala Richter (SR), Jumat malam, 16 Desember 2017. Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) segera memberikan bantuan anggaran penanganan pascabencana.
Hal itu diungkapkan Kepala BNPB Willem Rampangile saat mengunjungi Tasikmalaya untuk melihat kondisi pascagempa bumi, Sabtu (16/12/2017). Pemerintah pusat akan memberikan bantuan anggaran yang diambil dari dana cadangan penanggulangan bencana atau yang disebut dana siap pakai.
“Jadi, kami akan menggunakan dana itu. Yang pertama untuk operasionalisasi posko. Berapa anggaran yang dibutuhkan, nanti kita lihat, dari pusat berapa, dari provinsi berapa, dan dari kabupaten berapa. Saat ini, penanganan terhadap masyarakat yang terdampak gempa menjadi prioritas utama,” kata Willem di Bandara Wiryadinata, Kota Tasikmalaya.
Willem memaparkan, saat ini dampak bencana masih dalam pendataan, baik kerusakan perumahan, kerusakan fasilitas sosial, dan fasilitas umum. Data itu akan diverifikasi sekaligus untuk mengestimasi kerugian. Selanjutnya akan dilakukan upaya pemulihan pascabencana. “Nanti, setelah kami data semua, kami langsung masuk ke tahap transisi darurat untuk melakukan pemulihan. Kalau kami lihat, pendataan semua kerusakan itu bisa memakan waktu satu sampai dua minggu,” paparnya.
Dari laporan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, bencana gempa bumi yang terjadi Jumat malam di Tasikmalaya mengakibatkan empat warga mengalami luka berat dan kini sudah pulang menjalani rawat jalan.
Sementara kerusakan rumah warga sebanyak 141 unit, satu aula kantor, dua kantor, satu masjid, lima sekolah, dan satu rumah sakit. Seluruhnya tersebar di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Khusus untuk kerusakan di wilayah Kota Tasikmalaya, terdapat 23 bangunan rumah rusak, dua sekolah, satu masjid, dan satu pondok pesantren.
“Tadi saya sudah berbicara dengan pak wali dan BPBD di sini bahwa dukungan logistik yang diberikan pada korban bencana cukup. Jadi sementara itu yang bisa kami laporkan sambil kami lakukan pendataan,” ujar Willem.
Editor : Maria Christina
Artikel Terkait