JAKARTA, iNews.id – Komisi IV DPR memberikan peringatan kepada para distributor dan kios agar tidak menyulitkan petani dalam memperoleh pupuk subsidi. Banyak petani yang telah memenuhi semua syarat, namun tetap ditolak dengan alasan stok tidak tersedia.
Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR, Rajiv, saat memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada para petani di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
"Mafia pupuk harus hati-hati. Ini saya nggak ngancam. Misalnya, saya cek di Kabupaten Bandung ternyata penyerapan pupuk subsidinya rendah sekitar 40-50 persen. Ada apa ini? Mungkin ada mafianya atau memang petaninya yang tidak mengerti cara menebusnya?” kata Rajiv, Kamis (18/9/2025).
Rajiv mengimbau agar petani dapat bekerja sama agar bisa memperoleh pupuk subsidi sesuai harga resmi. Ia menegaskan agar petani tidak menjadi korban permainan dari pihak distributor maupun kios.
Dia juga menegaskan bahwa jika ada pihak yang terbukti mempermainkan petani, Komisi IV DPR akan mengambil tindakan tegas.
“Kalau ada yang memainkan para petani, saya pastikan izinnya akan saya cabut dan proses pidananya,” katanya.
Rajiv menyoroti kebingungan petani yang mengira cukup membawa KTP untuk menebus pupuk subsidi, yang menurutnya merupakan dampak dari kebijakan pejabat pusat. Padahal, kata Rajiv, petani harus terlebih dahulu terdaftar dalam sistem e-RDKK (elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok).
Dia juga menekankan pentingnya transparansi dalam jalur distribusi pupuk dari produsen hingga ke tangan petani penerima. Semua proses harus terbuka dan aturan harus jelas agar tidak ada lagi praktik yang merugikan petani.
“Setelah bimtek ini, saya harap petani tidak ada lagi yang bingung, ketika saya reses mengecek ke dapil, tidak ada lagi para petani yang mengeluh tidak bisa menebus pupuk subsidi. Distribusi pupuk subsidi harus tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah, sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait