Ketua DPRD Indramayu Syaefudin. (FOTO: ANDRIAN SUPENDI)
Andrian Supendi

INDRAMAYU, iNews,id - Pemkab Indramayu berencana memberi sepeda motor untuk para kepala desa (kades) atau kuwu di Kabupaten Indramayu. Rencana itu menuai tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indramayu yang menilai pemberian motor untuk para kuwu bukan untuk kepentingan masyarakat luas. 

Apalagi, rencana itu di luar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu. Demikian tanggapan yang disampaikan Ketua DPRD Indramayu Syaefudin. 

Menurut Syaefudin, pemberian mobil siaga untuk desa justru lebih bermanfaat dibanding motor operasional kades. "Jika yang diberikan adalah mobil siaga, ini baru sesuai karena ada dalam RPJMD yang merupakan buku sakti dari penjabaran visi misi bupati," kata Ketua DPRD Indramayu kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (31/8/2022).

Syaefudin menyatakan, sejauh ini belum semua desa terakomodir mobil siaga. Dari total 317 kelurahan dan desa di Indramayu, yang memiliki mobil siaga, kurang lebih baru setengahnya. Padahal, mobil siaga ini penting dimiliki desa untuk membantu kepentingan masyarakat yang membutuhkan.

"Seperti masyarakat sakit, hendak melahirkan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan pemberian motor, kepentingannya lebih kepada individu," ujar Syaefudin.

Karena itu, tutur Syaefudin, DPRD Indramayu telah memberikan saran perbaikan kepada pemerintah daerah terkait rencana pengadaan motor untuk kuwu tersebut dalam rapat paripurna pembahasan Persetujuan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Tahun 2023 dan Anggaran Perubahan 2022 Kabupaten Indramayu.

Hal ini pula yang mengakibatkan rapat paripurna tersebut harus dua kali berakhir buntu. Sedikitnya terdapat tiga poin krusial yang disoroti karena di luar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu.

Dari rencana pemberian sepeda motor untuk para kepala desa, pemberian hibah untuk rumah sakit, dan pembuatan patung Bung Karno di Alun-alun Indramayu. Di sisi lain, sebanyak 99 program bupati yang masuk dalam RPJMD bahkan masih banyak yang belum terealisasikan.

"Seperti memberikan persalinan gratis untuk ibu melahirkan, dan lain sebagainya. Alasan kita menunda KUA-PPAS semata-mata untuk kepentingan masyarakat Indramayu agar semuanya sesuai RPJMD," tutur Ketua DPRD Indramayu.


Editor : Agus Warsudi

BERITA TERKAIT