BANDUNG, iNews.id - Sekretaris Eksekutif UNESCAP PBB Prof Armida Alisjahbana menyebutkan, Sekjen PBB telah mengeluarkan ringkasan kebijakan (policy brief) berupa rekomendasi aksi pemulihan untuk kawasan Asia Tenggara. Dalam kebijakan itu terdapat empat rekomendasi soal pemulihan kesenjangan di beberapa bidang.
Pertama yakni mengentaskan kesenjangan sosial yang tinggi sebagai pandemi Covid-19. Apalagi sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara masih memiliki permasalahan di bidang kesenjangan sosial.
“Termasuk di dalamnya bagaimana kelompok tersebut bisa dibantu supaya dampaknya termitigasi,” kata Armida yang juga Mantan Menteri Bappenas saat menjadi pembicara pada diskusi “Satu Jam Berbincang Ilmu” yang digelar Dewan Profesor Unpad dalam siaran persnya, Minggu (7/2/2021).
Rekomendasi kedua, menjembatani kesenjangan digital. Pandemi Covid-19 mendorong segala aktivitas beralih ke sektor digital, salah satunya pendidikan.
Namun lanjut dia, negara jangan terfokus pada penguatan konektivitas dan infrastruktur. Masyarakat sebagai pengguna teknologi juga perlu diperhatikan.
Dia mencontohkan, pada sistem pendidikan daring tidak hanya diperhatikan kebutuhan internet dan perangkat yang memadai, tetapi juga bagaimana metode belajar mengajarnya.
Rekomendasi ketiga yaitu 'penghijauan' ekonomi. Negara kawasan ASEAN perlu memastikan program tanggap dan pemulihan Covid-19 tersebut bisa berjalan secara berkelanjutan dan inklusif.
Terakhir kata Armida, menjunjung tinggi hak asasi dan menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik.
“Tata kelola yang baik itu memang salah satu hal yang harus jadi prioritas di negara di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia,” tuturnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, PBB telah menyusun sejumlah pilar aksi pemulihan bersama dari pandemi Covid-19. Ada lima pilar yang menjadi pedoman seluruh negara di dunia dalam hal memulihkan kondisi yang terdampak.
Lima pilar tersebut meliputi perlindungan layanan kesehatan, perlindungan masyarakat, respons ekonomi dan pemulihannya, respons makroekonomi dan kerja sama multilateral, serta kohesi sosial dan ketahanan komunitas.
“Semua badan akan menerjemahkan pilar ini sesuai kompetensi masing-masing,” ujar dia.
Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait