"Itu cara berekspresi warga agar didengar oleh Pemda KBB, terkadang memang harus seperti itu, makanya saya mendukung sikap masyarakat Mekarjaya dan Tanjungjaya," ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini menuturkan, munculnya riak-riak seperti itu menunjukkan Pemda KBB lamban dan kurang responsif terhadap aspirasi warga. Pemerintah daerah juga dianggap tidak memiliki skala prioritas dalam menyusun perbaikan infrastruktur jalan mana yang harus diperbaiki lebih dulu.
Sebagai annggota DPRD dari dapil KBB, Edi Rusyandi memiliki pengalaman bagaimana rumit dan berbelit-belitnya proses birokrasi di Pemda KBB ketika akan mengawal program aspirasi warga KBB ke Pemprov Jabar. Akibatnya sudah dua tahun dirinya gagal mengawal aspirasi warga KBB yang ditampung dari kegiatan reses untuk perbaikan infrastuktur.
Kegagalan itu disebabkan kendala tidak adanya rekomendasi dari Pemda KBB. Bahkan di tahun 2021 dirinya tidak mendapat rekomendasi selembar pun, sedangkan tahun 2022 ada rekomendasi tapi usulannya tidak lengkap sehingga program ditolak oleh Pemprov Jabar.
Editor : Agus Warsudi
jalan rusak jalan rusak dan berlubang Protes Jalan rusak jalan rusak parah jalan rusak ditanami pohon warga blokade jalan rusak warga keluhkan jalan rusak bandung barat kabupaten bandung barat
Artikel Terkait