BANDUNG BARAT, iNews.id - Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kota Lembang menyatakan, pemekaran suatu daerah tidak bisa instan, tapi butuh proses yang panjang. Karena itu, Forkodetada memaklumi ketika tahu Kota Lembang tak masuk CDOB yang disetujui.
Diketahui, Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan DPRD Jabar hanya memberikan persetujuan bagi tiga CDOB di Jawa Barat untuk segera dimekarkan. Ketiga CDOB itu antara lain, Sukabumi Utara, Bogor Barat, dan Garut Selatan.
"Perjuangan pemekaran wilayah adalah perjuangan konstitusional dan bukan emosional, sehingga semuanya tidak bisa instan," kata Wakil Ketua 1 Forkodetada CDOB Kota Lembang Kusna Sunardi, Sabtu (12/12/2020).
Kusna mengemukakan, ketiga calon daerah persiapan pemekaran yang disetujui adalah Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, dan Kabupaten Bogor Barat, sudah dibahas sejak lama. Sehingga sangat beralasan jika mereka menjadi prioritas, sementara Kota Lembang masih belum.
Bahkan, ujar dia, Garut Utara (Gatra) saja yang sudah Paripurna DPRD dan persetujuan bupati kabupaten induknya, hingga kimi masih menunggu antrean. Begitupun dengan Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebagai induk Kota Lembang, setelah tujuh tahun baru lahir UU Nomor 12 Tahun 2007 tentang pemekaran KBB.
"CDOB Kota Lembang tahapannya masih Banyak, masih berproses, sebagai pegiat pemekaran kami tidak patah semangat. KBB saja terpisah dari Kabupaten Bandung setelah intensif berjuang selama tujuh tahun. Jadi jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba," ujarnya.
Pria yang pernah duduk di DPRD KBB dari Partai Golkar ini menilai, pemekaran wilayah itu goalnya untuk kemajuan daerah dan warganya. Semua harus ditempuh sesuai persyaratan dan UU yang berlaku karena bukan hal tabu. Pihaknya terus bergerak melakukan tahapan sesuai UU No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Sehingga ketika persyaratan pemekaran DOB terpenuhi, begitu moratorium dibuka, maka CDOB tinggal memasukan persyaratan yang dimaksud. Namun dirinya tidak sependapat jika DOB hanya akan membebani anggaran negara. Sebaliknya ini akan menyerap anggaran pusat ke Jabar lebih besar lagi, sehingga Jabar tidak kalah dengan provinsi lain.
"Wajar kalau ada penolakan dari kabupaten induk, dulu aja pembentukan KBB kan awalnya ditolak. Tapi dengan semangat pemekaran para pejuang, DOB Kota Lembang bukan hal yang mustahil ke depannya akan terwujud," tutur Kusna. adi haryanto
Editor : Agus Warsudi
pemekaran wilayah pemekaran daerah kawasan lembang lembang kabupaten bandung barat gubernur jawa barat ridwan kamil gubernur ridwan kamil ridwan kamil jawa barat
Artikel Terkait