Di samping itu sebagai agregator produk yang mengagregasi produk hasil pertanian para anggota sehingga terjaga kualitas kuantitasnya, dan offtaker yakni membeli langsung dan membayar tunai ke petani, memberikan kepastian pendapatan dari hasil pertanian.
MenKopUKM mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan bahwa skema bisnis yang telah berjalan di Kopontren Al-Itifaq memberikan berbagai perubahan besar bagi para petani. Di antaranya terciptanya pertanian terencana, kepastian pasar, penguatan akses pembiayaan dari perbankan, dan pemenuhan suplai kebutuhan pangan.
“Adanya kepastian pasar yang didapatkan oleh para petani melalui Kopontren Al-Ittifaq, menumbuhkan kepercayaan perbankan untuk menyalurkan pembiayaan secara langsung pada petani kecil melalui skema KUR Klaster, yang dalam hal ini disalurkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI,” kata Teten.
Saat ini Kopontren Al-Ittifaq telah berjejaring dengan 90 pondok pesantren, dan memiliki lebih dari 1.200 anggota yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, yakni Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Lampung, hingga Riau.
Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait