"PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) dan PPK (pejabat pembuat komitmen)-nya dari UKPBJ, kami tidak memproses pekerjaan dari awal sampai akhir karena menggunakan sistem e-katalog. Jika ada pekerjaan yang belum dibayar, kami tidak tahu," kata Nur Chaidir.
Sedangkan Kepala UKPBJ Bekasi Beni Saputra juga berkilah hanya diminta bantuan personel untuk proses pemilihan penyedia pekerjaan jalan lingkungan dalam e-katalog. Adapun soal pembayaran pekerjaan, dikembalikan ke Disperkimtan Kabupaten Bekasi karena urusan penatausahaan berada di dinas terkait.
"Kami diminta bantuan personel untuk memilih penyedia, sementara untuk pembayaran kewenangannya ada di dinas terkait. Jadi bukan ranah kami untuk masalah pembayaran," ujar Beni.
Editor : Agus Warsudi
pemkab bekasi kabupaten bekasi proyek infrastruktur proyek infrastruktur kejar target jasa kontraktor kontraktor
Artikel Terkait