MAJALENGKA, iNews.id - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Mayjen (Purn) TB Hasanuddin meminta Polri serius menangani kasus baku tembak anggota Polri yang memakan korban jiwa, beberapa waktu lalu. Institusi Polri, menjadi taruhan terkait penanganan kasus tersebut.
"Siapa pelakunya, itu menurut hemat saya harus terus dibongkar. Apalagi Bapak Presiden sudah wanti-wanti dua kali memberikan peringatan, bongkar, siapapun yang salah, tindak," kata dia saat berkunjung ke Majalengka.
Ditegaskannya, indikasi adanya upaya-upaya untuk melindungi anggotanya yang bersalah, bisa menjadi preseden buruk bagi institusi. TB menyebutkan, institusi Polri akan jatuh jika mereka tidak memberikan sanksi bagi anggotanya yang bersalah.
"Karena taruhannya institusi Polri. Polisi yang kita cintai ini harus kita jaga. Kalau ada oknum yang salah, ya sudah, dihukum. Sesuai dengan kesalahannya. Jangan dibiarkan, sebab kalau dilindungi maka institusi polisi ini akan jatuh," ujar politisi PDIP itu.
"Jadi dalam pandangan saya, harus ada kejujuran dan keikhlasan dari Bapak Kapolri untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan hancurkan marwah Polri yang sudah diangkat oleh beliau. Dan saya menghormati itikad baik dari Kapolri," ujar legislator asal Majalengka itu.
Lebih jauh TB membantah adanya anggapan penanganan kasus itu rumit. Dia beralasan, dalam kasus tersebut, semuanya masih di dalam satu lingkaran yakni Polri.
"Sebetulnya tidak rumit. Yang korban polisi, yang nembak polisi, (TKP) di rumah polisi, yang memeriksa polisi yang menghukum juga nanti polisi. Apa rumitnya? Tinggal yang terpenting kemampuan dan kemauan dari para penyidik," kata dia.
Disinggung pencopotan Kapolda Metro jaya, TB menyebutkan ada beberapa tahapan yang harus dilaluinya. Di luar itu, sanksi yang diberikan, termasuk misalnya pencopotan,nyaris benar-benar berdasarkan hukum.
"Saya kira ada prosedurnya soal copot-mencopot itu, termasuk mencopot Kapolresnya, termasuk mencopot Kompolnasnya, kemudian Kapoldanya. Saya kira prosedur itu sedang dilaksanakan," kata dia.
"Kalau nanti terbukti ada indikasi ke arah itu, saya kira negara, polisi, Presiden dengan akan mudah mencopotnya. Tetapi harus sesuai hukum yang berlaku. Jangan dilapisi kebencian atau dendam. Tapi kalau dasarnya pelanggaran hukum, ya siapapun harus ditindak," kata legislator dari Dapil Subang, Majalengka, Sumedang itu.
Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait