Forum kemudian berlanjut pada sesi diskusi panel dengan menghadirkan para penanggap lintas sektor, yaitu: Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Jawa Barat, Nidar Nadrotan Naim Sujana yang mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat; serta Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Ani Natalia.
Kemudian, hadir pula Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif Universitas Budi Luhur, Prof. Dr. Umaimah Wahid, M.Si, serta Akademisi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Prof. Dr. Dorien Kartikawangi, M.Si.
Selain itu, turut hadir sejumlah pejabat dan perwakilan instansi, di antaranya Kepala Biro Hubungan Masyarakat MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar; Kepala Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, Iskandar; serta Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Konawe, M. Akib Ras.
Forum berlangsung secara interaktif dengan menghadirkan berbagai pandangan dan masukan konstruktif dari peserta perwakilan Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah baik secara luring maupun daring, yang kemudian dirangkum sebagai bahan penyempurnaan draf pedoman agar lebih aplikatif dan mudah diimplementasikan.
Penutupan forum diakhiri dengan penyampaian closing statement dari para narasumber dan penanggap, yang menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola komunikasi publik pemerintah di masa krisis secara cepat, akurat, dan terkoordinasi.
Editor : Rizqa Leony Putri
Artikel Terkait