BANDUNG, iNews.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I berkolaborasi mengusut kasus pajak pada 2022. Dalam kasus ini, tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka.
Kejati Jabar menerima 8 berkas perkara penyidikan terhadap 7 tersangka dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Jawa Barat I dan melanjutkan penyidikan tersebut ke tahap penuntutan.
Ketujuh tersangka tersebut antara lain, 1. YSI yang melakukan tindak pidana melalui CV MU dan CV NAP yang keduanya merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cianjur. Kemudian, 2. AS alias DA yang melakukan tindak pidana melalui 3 wajib pajak. 3. GNW yang melakukan tindak pidana melalui 9 wajib pajak.
4. CJ yang melakukan tindak pidana melalui sekurang-kurangnya 9 wajib pajak. 5. SHH yang melakukan tindak pidana melalui CV MCD yang merupakan wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas dan PT CG yang merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Bojonagara.
6. AN yang merupakan wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Tegallega. 7. HRS yang melakukan tindak pidana melalui PT MPR yang merupakan wajib pajak terdaftar di KPP Madya Bandung.
"Terkait pidana denda yang belum terpulihkan akan dilakukan kegiatan Asset Tracing lewat kerja sama antara jaksa penuntut umum (JPU) dengan PPNS Kanwil DJP Jawa Barat I guna
selanjutnya dapat dilakukan sita atas aset untuk dapat segera digunakan dalam memulihkan kerugian dan pendapatan negara," kata Kajati Jabar Asep N Mulyana.
Asep N Mulyana menyatajan, penegakan hukum yang selama ini dilakukan di antaranya, ultimum remedium, yaitu, penegakan hukum merupakan tindakan terakhir setelah upayaupaya lainnya yang bersifat administratif telah dilakukan.
"Deterrence effect, yaitu, penegakan hukum diarahkan untuk dapat memberikan efek jera kepada Wajib Pajak lainnya agar tidak berbuat hal yang sama. Kejati Jabar mendukung pemulihan keuangan dan pendapatan negara," ujar Asep N Mulyana.
Kajati Jabar menuturkan, kerja sama antara Kejati Jabar dan Kanwil DJP Jabar I ini merupakan bentuk sinergitas antarintansi pemerintah dalam penegakan hukum khususnya di Provinsi Jawa Barat. "Kejati Jabar mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini. Ke depan, semoga kerja sama ini terjalin
semakin baik dan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat menuju Indonesia emas," tutur Kajati Jabar.
Editor : Agus Warsudi
kejaksaan tinggi Kejaksaan Tinggi Jabar kejati jabar Aspidsus Kejati Jabar dirjen pajak kota bandung
Artikel Terkait