Perlindungan anak, ujarnya, harus menjadi komitmen bersama Ppemerintah, DPRD dan masyarakat, indikator pencapaian kota dan Kabupaten Layak Anak harus dibuktikan, implentasi di lapangan bahwa anak-anak benar terlindungi haknya.
"Saya lihat pemda melalui SKPD terkait bidang perlindungan anak tak memiliki konsep jelas," ujarnya.
Jika dilihat dari sisi anggaran, ujarnya, misalkan Kota Bandung tahun 2021 hanya 500 Juta, Kabupaten Cirebon Rp400 juta, Karawang Rp800 juta.
"Pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dan sejumlah lembaga atau organisasi perlindungan anak tak miliki konsep dan anggaran yang jelas," ujarnya.
Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait