Jelang Pemilu 2024, Menko Polhukam Minta Elite Politik Jangan Bikin Ribut dan Perpecahan

BANDUNG, iNews.id - Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta pesta demokrasi yang sebentar lagi akan digelar di Indonesia berlangsung damai. Para elite politik diminta memberi contoh baik dan tidak menimbulkan keributan atau perpecahan. 

Menurut Mahfud MD, sebentar lagi Indonesia akan menghadapi pemilu sebagai bagian dari demokrasi. Proses demokrasi di Indonesia telah diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku. Lembaga pelaksananya telah ada. Begitu pun dengan lembaga pengawasnya. 

"Demokrasi harus diatur oleh aturan atau hukum agar tidak liar. Di Indonesia semua aturannya sudah ada. KPU tinggal lakukan prosesnya dengan baik. Bawaslu kalau ada kecurangan, tegur. Jika tidak selesai, bisa ke MA. Semua sudah ada aturannya, jadi tidak perlu ribut ribut," kata Mahfud MD dalam sambutannya pada acara Forum Diskusi bertajuk "Keberagaman Menjadi Kekuatan Menuju Pemilu Bermartabat" di Hotel Pullman, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (13/9/2023). 

Pemilu 2024, ujar Mahfud MD, adalah momentum menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi terhadap politik. Karena itu, dibutuhkan peran elite politik, dalam konteks ini partai politik memberikan keteladanan untuk membangun pemilu damai. 

"Saya mengajak, mari kita bangun kesadaran bersama, bahwa pemilu 2024 adalah momentum menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap politik," ujar Mahfud MD. 

Mahfud MD menuturkan, pemilu adalah saluran untuk menyuarakan hati masyarakat membawa Indonesia ke depan. Pemilu menjadi wadah bagi seluruh bangsa Indonesia yang beragam untuk ikut berpartisipasi membangun Indonesia. 

"Keberagaman adalah sunnatullah. Tapi kadang keberagaman jadi sumber perpecahan. Di Indonesia ada ratusan suku, bahasa, dan agama, tapi kita bersatu. Itu artinya bahwa keberagaman menjadi sebuah berkah," tutur dia. 

Di Indonesia, sejarah mencatat banyak pihak yang ingin melawan keberagaman ini, namun berhasil ditumpas misalnya Permesta, DI/TII, dan lainnya. Melawan keberagaman juga pernah dilakukan secara konstitusi pada awal pemilu Indonesia. Namun, semua bisa dilewati hingga saat ini. 

Editor : Agus Warsudi

Baca Artikel Lainnya di Sini