Ini Pandangan Cipayung Plus Jabar soal Wacana Pengalihan Subsidi BBM

BANDUNG, iNews.id - Sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Jabar memberikan pandangan terkait rencana pemerintah mengalihkan dana subsidi bahan bakar minyak (BBM). Beragam pandangan terkait wacana itu mengemukan dalam diskusi publik bertajuk “Penyesuian Harga BBM dan Pengalihan Subsidi ke Sasaran yang Lebih Tepat” di Graha Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bandung, Rabu (31/8/2022).

Hadir sebagai pembicara, Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Jabar Firman Nasution, Korwil III GMKI Jabar-Banten Andreas Simanjuntak, Ketua Umum KAMMI Jabar Ahmad Jundi, Ketua PD KMHDI Jabar Putu Lingga, Ketua PW Hima Persis Jabar Amirul Muttaqien, Ketua DPD IMM Jabar Faisal Amien Prawira, dan Ketua Umum PW Hima PUI Jabar Isep Saepulloh.

Ketum Badko HMI Jabar Firman Nasution mengatakan, kebijakan pengalihan subsidi BBM merupakan langkah tepat untuk situasi saat ini. Pihaknya berpendapat, kondisi beban negara akibat subsidi yang tidak tepat sasaran jadi alasan mengapa perlu adanya enyesuaian ulang.

“Kami mencermati dalam memberikan subsidi pada BBM ini justru cenderung dinikmati oleh kelas menengah ke atas. Sedangkan jika kita berbicara subsidi, seharusnya diarahkan kepada masyarakat menengah ke bawah,” kata Ketum Badko HMI Jabar. 

Firman Nasution mendorong pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke sektor yang lebih tepat. Seperti, listrik dan aneka kebutuhan dasar lain bagi masyarakat kurang mampu. Ini tidak terlepas dari fakta masih banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur dasar berupa listrik memadai. 

Ketua PD KMHDI Jabar Putu Lingga mengatakan, kenaikan harga BBM terjadi karena minyak dunia naik dan kurs rupiah melemah, disertai utang dolar Pertamina yang cukup besar. 

“Maka itu, ini (pengalihan subsidi BBM) langkah safety (aman) yang harus ditempuh jika ingin mendorong perekonomian Indonesia tumbuh pascapandemi. Tentunya subsidi ini harus didorong ke sektor-sektor yang lebih urgen (penting dan mendesak),” kata Putu Lingga.

Ketua DPD IMM Jabar Faisal Amien Prawira mengatakan, setuju dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut bentuk hadiah 77 tahun kemerdekaan Indonesia. 

“Tentu, pemerintah juga harus memperhatikan beberapa hal yang menjadi faktor kesejahteraan rakyat. Dengan menaikan harga BBM, tentu akan sangat mempengaruhi kesejahteraan rakyat,” kata Faisal Amien Prawira.

Sementara itu, Ketua Umum KAMMI Jabar Ahmad Jundi mengatakan, meminta pemerintah kembali menimbang rencana kebijakan tersebut. KMMI Jabar menolak kenaikan harga BBM subsidi dan nonsubsidi karena berdampak terhadap melonjaknya harga bahan pokok.

“Untuk itu, pemerintah harus menetapkan kebijakan yang tegas agar subsidi BBM tepat sasaran. Misalnya melarang pembelian pertalite untuk mobil, alokasi pertalite hanya diperuntukan untuk motor,” kata Ahmad Jundi.

Sedangkan Ketua Umum PW Hima PUI Jabar Isep Saepulloh mengatakan, pemerintah harus bisa menganalisis baik secara sosiologis atau secara yuridis keadaan di lapangan terkait rencana penerapan kebijakan subsidi ini.

“Kami menganggap kenaikan BBM itu tidak efektif di saat kondisi ekonomi masyarakat menjerit. Lebih baik alokasi subsidi itu kebidang yang lain. Contohnya Pendidikan dan Kesehatan,” ujar Isep Saepulloh.

Korwil III GMKI Jabar-Banten Andreas Simanjuntak mengatakan, GMKI Jabar setuju dengan langkah pemerintah dan siap membantu kebijakan penyesuaian subsidi BBM ini. “Kami sepakat untuk BBM ini dinaikan dengan tetap mengawal kebijakan pemerintah terkait subsidi silang bertujuan pada pemerataan kesenjangan sosial,” kata Andreas Simanjuntak.

Pandangan kritis datang dari Ketua PW Hima Persis Jabar Amirul Muttaqien yang memandang subsidi BBM harus tetap dikucurkan pemerintah. Namun yang perlu dilakukan dan dipikirkan adalah bagaimana subsidi ini bisa tepat sasaran ke masyarakat menengah ke bawah. “Karena kalau mengacu pada data Global Petrol Price, harga BBM di Indonesia barada di bawah Malasya dan Vietnam,” kata Amirul Muttaqien.

Kelompok Cipayung Plus Jabar juga menyampaikan 6 rekomendasi aksi sebagai respons atas rencana penyesuaian subsidi BBM. Berikut 6 rekomendasi tersebut:

1. Akan membuat gerakan pencerdasan kepada masyarakat di Jawa Barat terkait rasionalisasi penyesuaian harga BBM. Khususnya BBM dengan jenis pertalite dan solar yang hanya dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah ke atas.

2. Memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.

3. Membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, angkutan umum, dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan, dan perkebunan.

4. Mengalokasikan pendapatan yang besar (windfall income) dari kenaikan harga komoditas sumber daya alam (SDA) di pasar global seperti batu bara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik.

5. Melakukan realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM.

6. Mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.

Editor : Agus Warsudi

Baca Artikel Lainnya di Sini