Ratusan guru dan kepala sekolah swasta berunjuk rasa di Gedung Sate, Kota Bandung. Mereka menuntut besaran BPMU disamakan dengan sekolah negeri. (Foto: iNews.id/Ervan David)
Ervan David

BANDUNG, iNews.id - Ratusan guru dan kepala sekolah swasta dari berbagai daerah berunjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, Senin (7/11/2022). Mereka menuntut besaran Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Pemprov Jabar disamakan dengan sekolah negeri agar tidak ada diskriminasi.

Dengan membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan, ratusan guru dari berbagai daerah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta ini menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat atau Gedung Sate. Mereka pun mengisi aksi itu dengan menggelar orasi.

Mereka menuntut agar indeks BPMU untuk para siswa bisa naik atau tetap. Pasalnya, BPMU justru malah turun dari Rp700.000 menjadi Rp600.000. Selain itu juga guru ini menginginkan status bantuan yang asalnya hibah harus diubah menjadi bantuan operasional sehingga tidak ada lagi perbedaan atau diskriminasi antara sekolah swasta dengan negeri.

"Aksi ini merupakan kelanjutan dari audiensi sebelumnya. Awalnya kami mendapat informasi BPMU turun. Kalau di sekolah negeri namanya bantuan operasional sekolah dan besarannya dua kali lipat. Kami meminta penjelasan karena di Jawa Barat ini terkesan ada diskriminasi. Siswa yang ada di negeri dan swasta sama-sama anak Jawa Barat, maka harus diperlakukan sama," kata koordinator aksi, Tajudin.

Pengunjuk rasa juga mengeluhkan nasib sekolah swasta, di mana pemerintah seakan membeda-bedakan dengan negeri.

"Mayoritas di Jawa Barat itu sekolah swasta, perbandingannya sekolah swasta 70 persen dan negeri 30 persen. Tapi bantuannya berbeda, kami sekolah swasta hanya 50 persennya dibanding sekolah negeri," kata Subarjo, salah seorang kepala sekolah swasta.

Sementara itu, unjuk rasa ratusan guru ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian guna mencegah hal yang tidak diinginkan. Para guru ini akan melakukan aksi yang lebih besar lagi jika tuntutan guru ini tidak direalisasikan oleh Pemprov Jabar.


Editor : Asep Supiandi

BERITA TERKAIT