CIANJUR, iNews.id - Bakal calon bupati-bakal calon wakil bupati (bacabup-bacawabup) Cianjur 2025-2030 Deden Nasihin dan dr Neneng Efa Fatimah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur, Rabu (28/8/2024). Pasangan yang diusung Partai Golkar, Partai Perindo dan PKS ini berkomitmen mewujudkan Cianjur BERKAH (Berdaya Saing, Khidmah dan Amanah).
Deden Nasihin-Neneng Efa datang ke KPU Kabupaten Cianjur diantar pimpinan partai pengusung, seperti Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur TB Mulyana Syahrudin, Ketua DPD PKS Cianjur Dadan Suryanegara dan Ketua DPC Perindo Cianjur Teni Ansar Mulya serta para relawan dan simpatisan Sahabat Berkah.
Tampak hadir pula pengurus DPD Partai Golkar Jabar diwakili Bendahara Umum Metty Triantika memberikan dukungan sehingga menambah suasana pendaftaran semakin semarak.
Seusai resmi mendaftar, bacabup Cianjur Deden Nasihin menyampaikan kata sambutan yang berisi visi misi dan komitmen jika nanti terpilih sebagai Bupati Cianjur.
Deden Nasihin yang akrab disapa Kang Denas ini mengatakan, realita menunjukkan berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Cianjur yang belum terselesaikan. Akibatnya, Kabupaten Cianjur tertinggal dari daerah-daerah lain di Jawa Barat, bahkan di Indonesia.
Permasalahan pertama, kata Kang Denas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur sebagai parameter kesejahteraan masyarakat, berada pada urutan terakhir se-Provinsi Jabar yang hanya mencapai 68,18.
Bahkan masih jauh lebih rendah dari kabupaten di pulau terluar Indonesia seperti Kabupaten Natuna dengan IPM 78,23 dan Kabupaten Kepulauan Talaud dengan IPM 71,14.
"Lebih rendah dari dua kabupaten di Provinsi Papua Barat seperti Kabupaten Yapen dengan IPM 68,41 dan Kabupaten Biak Numpor dengan IPM 72,85," ujar Kang Denas, Rabu (28/8/2024).
Kemudian yang juga jadi persoalan adalah Indeks Pendidikan Kabupaten Cianjur yang juga rendah hanya mencapai 7,2 tahun yaitu setara SMP Kelas 7 dan Indeks Kesehatan 74,61.
"Realita ini sangat sangat memprihatinkan dan menjadi cermin dari ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan, serta kehidupan ekonomi sebagai penopang utama," katanya.
Kang Denas menuturkan, permasalahan utama kedua adalah ekonomi di Kabupaten Cianjur semakin kompleks dengan rendahnya pengeluaran riil perkapita yang hanya mencapai Rp8,6 juta per tahun, terendah di Jawa Barat.
"Hal ini berdampak pada tingginya persentase penduduk miskin yang mencapai 10,23 persen atau 240.100 jiwa masyarakat Cianjur dalam kategori miskin," ucap pria yang menjabat Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jabar tersebut.
Kang Denas mengatakan, permasalahan ketiga yang mendera Kabupaten Cianjur yakni tingkat pengangguran tinggi. Berdasarkan data, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Cianjur sebesar 7,71 persen.
Hal ini sangat kontradiktif jika dibandingkan dengan potensi daerah sebagai daerah pertanian yang sangat potensial menyerap tenaga kerja cukup besar.
Selanjutnya masalah keempat, ketimpangan antarwilayah dan konektivitas terbatas. Ketimpangan yang mencolok antara wilayah utara, tengah, dan selatan yang menunjukkan ketidakmerataan pembangunan sistematis. Kawasan utara cenderung lebih maju. Sementara tengah dan selatan jauh tertinggal.
"Kondisi tersebut semakin diperparah oleh rendahnya kualitas infrastruktur jalan. Saat ini, kondisi jalan rusak sepanjang 41,6 kilometer (km) dan 3.04,2 km lainnya mengalami rusak berat. Hal ini mencerminkan kegagalan dalam pembangunan infrastruktur yang dapat menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat," katanya.
Persoalan kelima, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur rendah. Kabupaten Cianjur pada 2023 memiliki PAD hanya sebesar Rp436,5 miliar dari total pendapatan daerah Rp4,2 triliun.
Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menunjukkan lemahnya basis ekonomi lokal dan ketidakmampuan daerah untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki.
Padahal potensi dan peluang investasi di Cianjur sangat tinggi. Begitu juga potensi PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi, sangat tinggi.
Masalah keenam yang mendera Cianjur adalah, kasus human trafficking marak terjadi di Cianjur. Fakta itu menjadikan Kabupaten Cianjur sebagai salah satu daerah dengan kasus perdagangan manusia terbesar di Indonesia.
"Masalah ini bukan hanya cerminan dari tingkat pendidikan rendah, kemiskinan dan pengangguran tinggi, tetapi juga menunjukkan celah besar kelemahan dalam perlindungan sosial dan penegakan hukum," tutur Kang Denas.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait