BOGOR, iNews.id - Wali Kota Bogor Bima Arya meminta pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan lebih ketat dalam mengendalikan laju kasus Covid-19 yang melonjak. Alasannya, terlihat dari data tingginya angka kasus positif, meningkatnya angka kematian hingga tenaga kesehatan yang bertumbangan karena terpapar.
"Situasi Covid-19 sudah sangat mengkhawatirkan. Sudah nyaris melampaui kapasitas kita semua untuk menangani kalau tidak ada langkah-langkah yang luar biasa. Data di Kota Bogor, lonjakannya luar biasa. Sudah di kisaran 300-an kasus per hari, yang masih sakit 3.023 kasus. BOR kita di banyak rumah sakit hampir full. Di RSUD sendiri sudah hampir 100 persen," kata Bima di RS Marzoeki Mahdin, Kota Bogor, Minggu (27/6/2021).
Dia mengatakan, persentase kenaikan kasus konfirmasi positif minggu ini sebesar 78 persen. Sementara kasus kematian naik 125 persen dibandingkan sebelumnya.
"Sementara tenaga kesehatan di Kota Bogor yang terpapar dan masih sakit sampai saat ini ada 336 orang dari total 11.214 orang. Ini kasus aktif, persentasenya terus naik. Jadi sekali lagi, angka-angka ini mengkhawatirkan,” katanya.
Artinya, asumsi dan perhitungan tidak akan sama lagi karena kemungkinan berubah.
"Varian baru bermunculan, kecepatan penyebaran dengan segala variannya mungkin tidak bisa diimbangi dengan vaksinasi. Termasuk juga penambahan kapasitas tempat tidur ini tidak bisa mengimbangi jumlah nakes yang terpapar," ucapnya.
Bima menjelaskan, kebijakan reaktif dan insidental seperti pelarang mudik, pembatasan mobilitas, realitanya memang sulit dijalankan dengan maksimal di lapangan.
"PPKM yang kami terapkan sekarang ini terlihat belum maksimal untuk mengatasi persoalan yang semakin berat. Akan lebih efektif apabila diterapkan bersamaan dengan pembatasan yang lebih ketat lagi dalam kebijakan yang lebih makro," ujarnya.
Persoalannya, kata Bima, dalam skala wilayah kewenangan, pemerintah daerah sangat terbatas untuk memperkuat kebijakan pembatasan yang dimaksud.
"Kita tidak mungkin bisa melakukan pembatasan jam operasional, jam kantor dan lain-lain karena itu kewenangan pusat. Tanpa instrumen kebijakan di tingkat nasional, maka kita akan sulit mengupayakan langkah-langkah yang masif dalam membatasi mobilitas warga," katanya.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait